Mengenal Waliyyul Amr

Tidak ada kehidupan tanpa ada kebersamaan. Urusan agama dan dunia juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kebersamaan. Karena itulah, Allah Subhanahu wata’ala melarang berpecah belah dan berselisih, serta memerintahkan bersatu dan bersepakat di atas ketaatan kepada-Nya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (Ali Imran: 103)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.” (Ali Imran: 105)

Kesatuan dan kebersamaan haruslah di bawah kepemimpinan. Sebab, dengan adanya pemimpin akan tercapailah kemaslahatan bersama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah mengatakan, “Wajib diketahui bahwa adanya pemimpin yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang agung. Sebab, urusan agama dan dunia tidak akan berjalan lancar kecuali dengan keberadaannya. Kemaslahatan bani Adam pun tidak akan sempurna kecuali dengan kebersamaan. Sebab, pada prinsipnya satu sama lain saling membutuhkan. Karena itu, kebersamaan haruslah di bawah seorang pemimpin.” (Majmu’ al-Fatawa)

Di dalam al-Qur’an, Allah Subhanahu wata’ala secara khusus menyinggung dan memerintahkan ketaatan kepada waliyyul amri sebagai wujud dari pemimpin, setelah taat kepada-Nya, dan kepada Rasul-Nya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (an-Nisa’: 59)

Siapakah Waliyyul Amri?

Waliyyul amri adalah pemilik suatu hukum yang mempunyai kewenangan di dalamnya, seperti yang biasa disebutkan bahwa para ulama adalah yang mempunyai wewenang dalam hal agama, sedangkan penegak hukum mempunyai kewenangan dalam urusan dunia. Artinya, yang berkecimpung mengurusi urusan agama yang menyangkut tentang hukum halal dan haram, menjelaskan hukum yang datang dari Allah Rabbul ‘alamin adalah para ulama. Maka dari itu, ulama dari sisi ini disebut waliyyul amri.

Begitu pun para penegak hukum yang mengurusi urusan dunia, yang kata-katanya didengar di hadapan rakyat, yang dapat memutuskan ini dipenjara dan itu dibebaskan, yang dapat menentukan bepergian dengan itu dan kembali dengan ini, yang memiliki kekuasaan dan berkuasa, maka itulah waliyyul amri.

Berikut ini beberapa perkataan ulama tentang siapakah waliyyul amri.

• Al-Imam Ibnu Jarir ath-Thabari rahimahumallah “Pendapat yang paling benar tentang (siapakah waliyyul amri), mereka adalah para umara dan pemimpin, karena sahihnya berita dari Rasulullah n agar taat kepada para imam dan pemimpin dalam urusan yang dituntut ketaatan di dalamnya dan bermaslahat bagi kaum muslimin.” (Tafsir ath-Thabari)

• Al-Imam an-Nawawi rahimahumallah “Para ulama mengatakan bahwa yangdimaksud waliyyul amri ialah yang Allah Subhanahu wata’ala wajibkan untuk diberikan ketaatan kepadanya, yaitu para pemimpin dan umara/pemerintah. Inilah pernyataan jumhur salaf dan khalaf (ulama masa belakangan) dari kalangan ahli tafsir, fuqaha, dan selainnya. Ada yang mengatakan waliyyul amri adalah ulama, ada juga yang menyebutkan ulama dan umara. Adapun yang mengatakan waliyyul amri adalah para sahabat secara khusus, dia telah salah.” (Syarah Shahih Muslim)

• Al-Imam asy-Syaukani rahimahumallah “Ulil amri ialah para imam, para penguasa, para hakim, dan setiap yang mempunyai wilayah/kewenangan yang syar’i.” (Fathul Qadir)

Dengan demikian, banyaknya jumlah waliyyul amri adalah hal yang dimaklumi, yang tiap-tiap waliyyul amri itu mempunyai wilayah dan kekuasaan masing-masing.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah mengemukakan, “Yang sesuai dengan sunnah, hendaknya seluruh kaum muslimin memiliki satu imam/pemimpin, sedangkan yang lain menjadi perwakilannya. Jika

keadaan umat menyelisihi hal ini karena sebab kemaksiatan, ketidakmampuan, atau sebab yang lain sehingga muncul sejumlah pemimpin negara, dalam kondisi seperti ini setiap pemimpin wajib menegakkan hudud dan menunaikan hak-hak.” (Majmu’ Fatawa)

Al-Imam asy-Syaukani rahimahumallah berkata, “Sesudah menyebarnya Islam, meluasnya wilayah dan berjauhan batas-batasnya, merupakan hal yang dimaklumi bahwa setiap wilayah memiliki seorang imam atau penguasa yang kekuasaannya tidak berlaku di wilayah yang lain. Maka dari itu, tidak mengapa ada beberapa imam dan penguasa negeri. Penduduk setiap negeri wajib menaati penguasa masing-masing sesudah melakukan bai’at atasnya, dan berlakulah perintah dan larangannya.” (as-Sailul Jarrar)

Pemimpin Jamaah/Organisasi Bukan Waliyyul Amri Waliyyul amri adalah yang memimpin urusan manusia, mempunyai wilayah dan kekuasaan yang jelas, sebagaimana telah dijelaskan. Adapun pemimpin sebuah jamaah atau organisasi, tidaklah disebut sebagai waliyyul amri secara istilah. Apalagi tidak sedikit pengikut sebuah jamaah yang hingga bertahuntahun hidup dalam ikatan jamaahnya tanpa mengetahui siapa pemimpinnya. Bagaimana bisa pemimpin itu akan diketahui oleh orang-orang yang di luar jamaahnya jika seperti itu?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah menegaskan, “Sesungguhnya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk menaati para imam (penguasa) yang ada, diketahui (siapa dia), dan memiliki kekuasaan yang menjadikannya mampu mengatur urusan manusia; tidak menaati imam yang tidak ada, tidak dikenal, tidak memiliki kekuasaan, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali.” (Minhajus Sunnah)

Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Eksistensi Waliyyul Amri

Sesungguhnya Allah Subhanahu wata’ala telah mewajibkan amar ma’ruf nahi mungkar, dan itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Demikian pula seluruh syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wata’ala, seperti jihad, menegakkan keadilan, menunaikan ibadah haji, shalat ied, menolong yang tertindas, menerapkan hukuman, dan lain-lain. Semua itu tidak dapat berjalan dengan baik kecuali dengan kekuatan dan kepemimpinan. Karena itu, telah diriwayatkan,

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ

Pemimpin (penguasa) adalah naungan Allah Subhanahu wata’ala di muka bumi.” (HR. Ibnu Abi Ashim, dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam Zhilalul Jannah)

Demikian pula dikatakan, “Enam puluh tahun bersama pemimpin yang jahat, jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada pemimpin.” Pentingnya keberadaan pemimpin, dalam hal ini waliyyul amri, adalah halyang tidak dapat ditolak. Keberadaannya dapat mencegah mudarat dan senantiasa menjaga lima tujuan utama dari syariat ini, yaitu menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta benda, dan akal.

Jika tidak ada waliyyul amri, dapat dipastikan kekacauan dan kerusakan akan terus terjadi. Al-Imam Ahmad rahimahumallah mengatakan, “Akan ada kekacauan apabila tidak ada imam (penguasa) yang mengatur urusan manusia.” (ad-Dur al- Mantsur fi Bayani ‘Aqidati Ahlis Sunnah wal Jamaah fi Wulatil Umur)

Dalil yang menunjukkan eksistensi waliyyul amri di tengah-tengah manusia, antara lain firman Allah Subhanahu wata’ala,

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian.” (an- Nisa’: 59)

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wata’ala mewajibkan seluruh kaum muslimin taat kepada waliyyul amri dari kalangan mereka. Perintah untuk memberikan ketaatan ini menjadi dalil harus adanya waliyyul amri di tengah-tengah mereka. Sebab, Allah Subhanahu wata’ala tidaklah memerintahkan ketaatan kepada pihak yang tidak ada wujudnya. Tegasnya, keberadaan pemimpin (penguasa) adalah wajib. (al-Imamah al-‘Uzhma)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumallah berkata, “Karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintah umatnya agar mengangkat seorang waliyyul amri yang akan mengurusi segala urusan mereka. Beliau juga memerintah waliyyul amri agar menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menerapkan hukum di tengah-tengah manusia dengan adil.”

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan agar taat kepada waliyyul amri dalam lingkup taat kepada Allah Subhanahu wata’ala. Dalam Sunan Abu Dawud (diriwayatkan) dari sahabat Abu Said radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَ مرُ و ا أَحدَ هُم

“Apabila tiga orang keluar dalam sebuah safar, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antaranya sebagai pimpinan.”

Dalam Musnad Ahmad ada riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُوا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلاَّ أَمَّرُوا أَحَدَهُمْ

“Tidak halal bagi tiga orang yang berada di sebuah padang pasir kecuali mereka mengangkat salah satunya sebagai pemimpin.” (asy-Syaikh al- Albani menyatakan hadits ini dhaif dalam Silsilah adh-Dha’ifah, pen.) (Majmual-Fatawa)

Pernyataan Ulama Tentang Eksistensi Waliyyul Amri

Berikut ini pernyataan ahlul ilmi tentang eksistensi waliyyul amri.

• Abu Hamid al-Ghazali rahimahumallah “Sesungguhnya keberadaan dunia dan keselamatan atas jiwa dan harta benda tidak akan terorganisir dengan baik kecuali dengan adanya pemimpin (penguasa)…. Maka dari itu, jelaslah bahwa adanya pemimpin adalah hal yang sangat penting untuk mengatur urusan agama dan dunia.

Keteraturan urusan dunia sangat penting untuk mewujudkan keteraturan urusan agama, sedangkan teraturnya urusan agama sangat penting untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, keberadaan pemimpin sebagai waliyyul amri termasuk tuntutan syariat yang tidak dapat ditawar lagi.” (al-Imamah al-‘Uzhma)

• Al-Imam al-Qurthubi rahimahumallah “Ayat ini,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

‘Sesungguhnya Aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah,’ menjadi dasar harus adanya seorang pemimpin yang didengar dan ditaati agar tercipta persatuan dan kesatuan, sehingga hukum yang ditetapkan dapat dijalankan dengan baik. Tidak ada perbedaan pandang tentang wajibnya hal itu (keberadaan pemimpin) di kalangan umat, tidak pula di kalangan ulama.” (Tafsir al-Qurthubi)

• Al-Imam al-Mawardi rahimahumallah

“Menetapkan imam (pemimpin) bagi yang mendudukinya adalah wajib berdasarkan ijma’ (kesepakatan).” (Ahkam as-Sulthaniyyah)

• Al-Imam asy-Syaukani rahimahumallah

“Dalam hadits (dari Abu Sa’id radhiyallahu ‘anhu, dalam Sunan Abu Dawud, ‘Apabila tiga orang keluar dalam sebuah safar, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antaranya sebagai pemimpin’) ada dalil bagi yang menyatakan wajib atas kaum muslimin mengangkat imam, pemimpin, dan pemerintah.” (Nailul Authar)

• Al-Imam an-Nawawi rahimahumallah

“(Ulama) telah sepakat, wajibnya kaum muslimin mengangkat khalifah (pemimpin).” (Syarah Shahih Muslim)

• Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahumallah

“Sudah diketahui dengan pasti secara akal dan nalar bahwa tugas manusia ialah menjalankan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wata’ala terkait dengan hukum-hukum, harta benda, kriminal, darah, pernikahan, perceraian, dan seluruh urusan yang berkaitan; kemudian mencegah kezaliman dan menyelamatkan orang-orang yang dizalimi. Dengan tempat yang berjauhan dan cara pandang yang berbeda-beda, semua itu tidak mungkin dapat diwujudkan, dan ini pasti. Inilah keadaan sebuah negara yang tidak memiliki kepala negara, tidak akan tegak di dalamnya hak dan hukum, bahkan urusan keagamaan pun umumnya tidak terlihat.” (al-Fashl fi al-Milal wan Nihal)

Waliyyul Amri Tidak Maksum

Waliyyul amri bukan pihak yang maksum (terbebas dari kesalahan) dan tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Mereka pada prinsipnya adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Mereka senantiasa membutuhkan nasihat dan arahan dari orang-orang yang bertakwa.

Menasihati waliyyul amri dengan cara yang syar’i merupakan salah satu pilar agama dan petunjuk para salaf. Dengan mengedepankan keikhlasan, pemikiran yang matang, lemah lembut, dan metode yang tepat, tentu akan membuahkan hasil dalam meluruskan kesalahan waliyyul amri.

Al-Imam Malik bin Anas rahimahumallah berkata, “Menjadi hak setiap muslim atau orang yang memiliki ilmu dan pemahaman yang benar, mengarahkan waliyyul amri kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kejelekan, serta menasihatinya. Sebab, orang yang berilmu berhubungan dengan pemerintah hanya sebatas mengarahkannya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejelekan. Apabila berhasil, itulah karunia yang tidak ada karunia lain setelahnya (tak ternilai).” (Fiqh Siyasah asy-Syar’iyyah)

Adapun memaki dan melontarkan kata-kata yang kotor setiap kali melihat kesalahan waliyyul amri, ini tidak dibenarkan. Ibnul Jauzi rahimahumallah mengatakan, “Bentuk amar ma’ruf dan nahi mungkar kepada penguasa yang diperbolehkan adalah memberi tahu dan menyampaikan wejangan serta nasihat. Adapun dengan perkataan kasar, seperti ‘hai pemerintah zalim’, atau ‘pemerintah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wata’ala’, jika sampai menyulut fitnah dan menyebabkan tersebarnya kejelekan, hal ini tidak diperbolehkan.” (al-Adab asy-Syar’iyyah)

Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Menghormati Pemerintah Sebagai Waliyyul Amri

Pemerintah adalah waliyyul amri.

Rasulullah n telah menjelaskan bahwa al-hakim al-muslim (pemerintah yang muslim), tidak lepas dari dua keadaan:

1. Pemerintah ini adalah seorang muslim, adil, bijaksana, taat beragama, tepercaya, menampakkan kasih sayang kepada kaum muslimin, mengerahkan segenap upayanya demi kebaikan kaum muslimin dan kebaikan Islam. Pemerintah yang seperti ini wajib dihormati dan dimuliakan sebagai bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wata’ala, seperti yang disinggung oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam hadits yang sahih,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِجْلَالُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم،ِ وَذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيهِ أَوِ الْجَافِي عَنْهُ

“ Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua yang muslim, penguasa yang adil, dan penghafal al-Qur’an; tanpa berlebihan di dalamnya atau menyepelekannya.” (HR. Abu Dawud no. 4843)

Penguasa yang adil adalah yang memimpin manusia dengan perintah dari Allah Subhanahu wata’ala dan perintah Rasul- Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam, menerapkan syariat Allah Subhanahu wata’ala, menegakkan keadilan, dan kasih sayang. Penguasa seperti ini wajib dimuliakan, dihormati, dan diagungkan, karena hal ini bagian dari mengagungkan Allah Subhanahu wata’ala. Penguasa ini adalah naungan Allah Subhanahu wata’ala di muka bumi, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللهِ فِي الْأَرْضِ، مَنْ أَكْرَمَهُ أَكْرَمَهُ اللهُ وَمَنْ أَهَانَهُ أَهَانَهُ ا للهُ

“Penguasa adalah naungan Allah Subhanahu wata’ala di muka bumi, siapa yang memuliakannya, Allah Subhanahu wata’ala akan memuliakannya, dan siapa yang menghinakannya Allah Subhanahu wata’ala akan menghinakannya.” (HR. Ibnu Abi Ashim, dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam Zhilalul Jannah)

2. Pemerintah yang muslim, namun zalim atau pribadinya fasik, dan pelaku kemaksiatan, tetapi tidak sampai keluar dari ruang lingkup keislaman. Pemerintah seperti ini tidak boleh diberontak dan tidak boleh (bagi siapa pun) untuk memprovokasi rakyat melakukan pemberontakan kepadanya, berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,

إِنَّهُ سَيَكُو ن عَلَيْكم أُ مَرَ ا ءُ تَعرِ فُو ن وَ تنْكرُ و نَ

“Sesungguhnya akan ada para umara yang memimpin kalian, kalian mengenal (perbuatan baiknya) dan mengingkari (perbuatan buruknya).”

Beliau juga mengabarkan bahwa di akhir zaman akan ada para pemimpin yang memberi petunjuk tidak dengan petunjuk Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan menetapkan sunnah tidak dengan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau ditanya, “Apa yang harus dilakukan menghadapi pemimpin yang seperti ini?” Beliau menjawab ditujukan kepada semua orang, “Kita hendaknya memohon (hak kita) kepada Allah Subhanahu wata’ala dan tetap taat (kepada mereka).”

Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam mengabarkan, bahwa di akhir zaman akan ada para pemimpin atau umara yang bertindak semenamena— korupsi, kolusi, dan nepotisme— terhadap dunia dan harta benda serta berbagai kemungkaran yang diingkari, namun beliau tetap memerintahkan agar kita mendengar dan taat kepada pemimpin itu.

Beliau mengabarkan, kita akan dipimpin oleh umara yang mengakhirakhirkan shalat dari waktunya, tetapi masih menunaikan shalat. Sebagian sahabat beliau bertanya, “Bolehkah kami bunuh? Kami penggal dengan pedang?” Beliau menjawab, “Tidak! Selama mereka masih menunaikan shalat.”

Dalam sebagian riwayat, beliau memerintah para sahabatnya agar bersabar. Bahkan, beliau memerintah orang yang datang bersama mereka (umara) agar menunaikan shalat pada waktunya, dan jika kebetulan mereka sedang menunaikan shalat, hendaknya shalat bersamanya.

Semua itu, sebagai bentuk penjagaan terhadap kewibawaan pemerintah, menjaga persatuan kaum muslimin, mengatur urusan-urusannya, dan menguatkan barisannya. Sebab, kewibawaan Islam tidak akan tegak kecuali dengan adanya kewibawaan pemerintah dalam setiap jiwa. Kewibawaan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan penghormatan terhadap mereka yang tertanam dalam setiap dada manusia, mengajak semua pihak untuk memuliakan mereka, taat dan mendengar, serta tidak merendahkannya. Kemaslahatan seluruh rakyat dalam urusan agama dan dunianya tidak akan terwujud kecuali dengan kewibawaan pemerintah dan kehormatannya yang ada dalam diri setiap orang.

Al-Imam Ibnu Hazm rahimahumallah telah menukil kesepakatan ulama menyangkut persoalan ini, (beliau menyatakan), “Sesungguhnya kemaslahatan Islam tidak akan tegak kecuali dengan dihormatinya (pemerintah), dipenuhinya hak-haknya, dan adanya kewibawaan mereka dalam jiwa-jiwa manusia. Dengan inilah urusan agama dan dunia berjalan, sebagaimana pernyataan para ulama Islam, (al-Imam al-Qarafi) dalam adz-Dzakhirah, (al- Imam Badruddin Ibnu Jamaah) dalam Tahrir al-Ahkam bi Tadbir Ahli al- Islam, dan selainnya. Semoga Allah Subhanahu wata’ala merahmati mereka. Semua menegaskan bahwa tertatanya kemaslahatan rakyat dan negara adalah dengan cara mewujudkan apa yang menjadi faktor pendukungnya. Apa yang menjadi faktor pendukungnya? Ya, menumbuhkan kewibawaan pemerintah dalam dada kaum muslimin.

Apabila pemerintah tidak lagi memiliki kewibawaan, bahkan diupayakan agar kewibawaannya lenyap dari hati manusia, lepaslah ikatan kepemimpinan itu. Saat itu pula tidak ada sikap taat dan mendengar (dari rakyat) sehingga terjadilah berbagai kekacauan dan kerusakan.” (diambil dari ceramah asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah, 10 Jumadil Akhir 1432 H, yang kemudian diberi judul al-Hakim wa Anwa’uhu fi Sunnah an-Nabawiyyah)

Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Pemerintah Yang Kafir

Terkait dengan pemerintah yang kafir, asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Hadi hafizhahullah menjelaskan, “Adapun pemerintah yang kafir—jika benar-benar kafir—, wajib atas kaum muslimin memberontak kepadanya apabila mereka memiliki kekuatan dan kemampuan menggulingkannya serta tidak menimbulkan kerusakan. Akan tetapi, kapan pemerintah itu benar-benar dikafirkan? Ada beberapa poin penting terkait persoalan ini. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إِ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ

“Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata, padanya ada hujah dari Allah Subhanahu wata’ala di sisi kalian.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

1. Perkara yang menjadikan pemerintah itu dapat diberontak adalah perkara yang benar-benar merupakan kekafiran.

Jadi, hal itu bukan sekadar prasangka atau dugaan dan sebatas isu yang berkembang, tidak juga semata karena kefasikan, seperti berbuat zalim, minum khamr, taruhan, berjudi, dan sebagainya.

2. Kekafiran itu adalah kekafiran yang jelas dan terang, tidak samar dan bukan lantaran adanya syubhat atau takwil (penafsiran sendiri).

Sebab, syubhat dan takwil terkadang muncul dalam diri seseorang, sehingga dia tidak dapat dikafirkan karenanya dan tidak boleh memberontak kepadanya. Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahumallah berkata, “Pada intinya, tidak boleh dilakukan pemberontakan selama yang diperbuatnya mengandung kemungkinan takwil.”(Fathul Bari)

Lihatlah bagaimana al-Imam Ahmad rahimahumallah dipaksa mengatakan bahwa al- Qur’an adalah makhluk, bukan kalamullah. Perkataan tersebut jelas merupakan kekufuran, bukan dari Islam. Perkataan itu adalah kekafiran menurut kesepakatan ulama. Pemerintahan bani Abbas pada saat itu, seperti Khalifah al-Ma’mun, al- Mu’tashim, dan al-Watsiq, menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang tidak mau menyatakan hal ini.

Para ulama mengatakan, siapa yang mengatakan al-Qur’an makhluk, maka dia kafir. Meski demikian, al-Imam Ahmad rahimahumallah tetap mendoakan pemerintahnya. Beliau berkata, “Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, tentu aku jadikan doa ini untuk kebaikan pemerintah.”

Para fuqaha Baghdad pernah berkumpul di hadapan al-Imam Ahmad. Mereka duduk dan meminta pandangannya serta berdiskusi dengannya soal pemberontakan. Mereka menyampaikan bahwa masalah perkataan al-Qur’an adalah makhluk sudah menyebar; para ulama diuji dengannya; dan keadaan menjadi tidak menentu, hingga tahap mereka tidak bisa terus bersabar. Mereka berkata, “Tidak ada gunanya lagi sikap taat dan mendengar kepada pemerintah semacam ini.”

Al-Imam Ahmad rahimahumallah menjawab, “Tidak! Semua ini menyelisihi haditshadits yang telah diriwayatkan. Bersabarlah kalian. Kita telah menjumpai dalam hadits ‘selama mereka masih menunaikan shalat’. Berhati-hatilah dalam urusan yang menyangkut darah kaum muslimin.”

Al-Imam Ahmad rahimahumallah melarang mereka membuka pintu keburukan. Mereka berkata, “Tidakkah engkau lihat apa yang kita hadapi saat ini?” Al-Imam Ahmad t menjawab, “Ini ujian khusus yang hanya menimpa sebagian orang. Adapun keburukan yang besar ialah apabila pedang sudah dihunuskan. Berhati-hatilah kalian terhadap darah kaum muslimin. Lindungilah darah mereka. Sungguh, semua ini telah menyelisihi hadits.”

Al-Imam Ahmad rahimahumallah tidak mengafirkan pemerintahnya. Beliau justru memerintahkan agar mereka tetap mendengar dan taat, karena pemerintah saat itu dipengaruhi oleh ta’wil dan syubhat.

Dalam peristiwa ini, beliau sendiri  dihukum lantaran tidak mengatakan al- Qur’an makhluk. Beliau dipukul, didera, dan dicambuk dengan cemeti hingga pingsan beberapa kali. Meski demikian, kezaliman pemerintah tidak lantas mendorong beliau untuk mengatakan sesuatu di luar perintah Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya. Inilah kepatuhan yang sempurna terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

3. (Apabila kekafirannya sudah nyata dan jelas), hendaknya kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menggulingkannya tanpa menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahumallah berkata, “Apabila pemerintah jatuh kepada kekafiran yang jelas, tidak boleh ditaati. Siapa yang mempunyai kemampuan wajib melawannya.” (Fathul Bari)

Jika tidak punya kemampuan, kaum muslimin tidak diperbolehkan melakukan pemberontakan. Hendaknya mereka tetap bersabar hingga Allah lmemberikan kelapangan dan jalan keluar. Hendaknya mereka tetap berdakwah di tengah-tengah manusia, mengajari, dan memahamkan manusia kepada kebenaran serta mengajak mereka untuk menerima sepenuhnya apa yang diajarkan oleh makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Asy-Syaikh al-Allamah Shalih al- Fauzan hafizhahullah berkata, “Adapun bermuamalah dengan pemerintah yang kafir, ini berbeda-beda tergantung keadaannya. Jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memeranginya dan menggulingkannya dari kursi kepemimpinan, lalu diangkat seorang pemimpin yang muslim, wajib bagi mereka melakukan hal itu, bahkan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wata’ala.”

Akan tetapi, apabila mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggesernya, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyalakan api permusuhan dengan cara-cara atau tindakan zalim karena akan menimbulkan mudarat yang akan kembali kepada kaum muslimin sendiri.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menetap di Makkah selama tiga belas tahun setelah diutus. Tampuk kepemimpinan dan kekuasaan pada waktu itu ada pada orang kafir. Namun, ada di antara mereka yang masuk Islam dan menjadi sahabat-sahabat beliau. Mereka (Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya) tidak mengkudeta atau menurunkan orang-orang kafir dari kepemimpinannya. Mereka justru dilarang memerangi orang-orang kafir pada masa itu.

Mereka tidak diperintah berperang kecuali setelah hijrah dan memiliki negara dan jamaah (pengikut) yang membuat mereka mampu untuk memerangi orangorang kafir. Inilah manhaj Islam.

Apabila kaum muslimin berada di bawah pemerintah yang kafir dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menggulingkannya, kewajiban mereka adalah berpegang teguh dengan keislaman dan akidah mereka….” (al-Hakim wa Anwa’uhu dan ad-Dur al-Mantsur)

Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf