Sepenggal Kisah Reformasi

Kerusuhan yang menjalar dan demonstrasi yang merebak. Itulah yang mewarnai perjalanan awal sebuah reformasi. Sebuah situasi yang secara sengaja diskenario untuk membuahkan pergantian kekuasaan.

Berbagai elemen masyarakat digerakkan; media massa dihasung untuk menyulut emosi; mahasiswa digerakkan untuk aksi turun ke jalan seraya menggaungkan agenda reformasi; masyarakat, dengan berbagai strata, terus-menerus dicekoki dengan informasi-informasi yang membuka aib penguasa. Terjadilah sebuah situasi yang panas bergejolak. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan guna menggoyang kekuasaan yang ada.

Baca juga:

Efek Negatif Media Massa

Pola-pola semacam ini tak semata berlangsung di Indonesia. Tidak hanya saat reformasi diletupkan guna menggusur Orde Baru. Saat Orde Lama tumbang, pola yang nyaris sama pun dilakukan.

Masih lekat dalam benak sejarah ketika para mahasiswa turun ke jalan, bentrok dengan aparat; lalu ada yang tertembak mati, dan tersulutlah amarah massa. Situasi menjadi chaos, rusuh bergejolak. Suhu politik semakin meninggi. Banyak elite politik bermain, guna mendapatkan bola liar yang tengah bergulir.

Keadaan semacam itu nyaris sama terjadi tatkala Orde Baru hendak dilengserkan. Tidak cuma di Indonesia, di beberapa negara pun situasinya didesain hampir serupa. Sebut saja seperti di Filipina atau beberapa negara lainnya.

Aksi demonstrasi yang didengung-dengungkan setiap hari di berbagai kota besar di Indonesia, menjelang surutnya kekuasaan Orde Baru, kian mendekati titik membara. Banyak elemen masyarakat yang tak bisa mengendalikan emosi dan berpikir rasional.

Baca juga:

Sosok yang Suci Bukan Syarat Penguasa Negeri

Di Medan, mahasiswa hampir setiap hari berunjuk rasa, bahkan situasi semakin melebar hingga mampu memengaruhi sebagian masyarakat. Masyarakat Medan pun telanjur tak terkendali dan mulai berbuat onar. Medan menjadi kota besar pertama yang yang menjadi korban kerusuhan. Antara 4—7 Mei 1998 terjadi pembakaran, perusakan, penjarahan toko-toko, pasar, dan kendaraan. Kerusuhan ini menjalar ke beberapa kota di sekitar Medan.

Di Yogyakarta, pada 5 Mei 1998, terjadi kerusuhan. Ini merupakan aksi mencekam terkait dengan reformasi, sama seperti di Medan dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Mahasiswa bentrok dengan aparat. Perusakan dan pembakaran terjadi, mulai siang hingga malam hari. Kerusuhan kedua terjadi pada 8 Mei 1998. Kerusuhan ini berskala lebih besar daripada kerusuhan pada 5 Mei 1998.

Di Jakarta, pada 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan, dan berdemo. Mereka menuntut penguasa untuk lengser dari kursi jabatannya. Sore hari, keadaan makin memburuk. Empat mahasiswa terbunuh. Puluhan lainnya, terdiri dari masyarakat dan mahasiswa, mengalami luka-luka. Hingga 15 Mei 1998, Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia mengalami situasi yang sama: rusuh! Keadaan makin tak terkendali. Ribuan bangunan milik masyarakat, aset negara, toko, dan kendaraan hancur-lebur dirusak dan dibakar massa.

Sebelum para mahasiswa secara sporadis melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penguasa turun, muncul sosok tokoh yang senantiasa membuka aib penguasa di depan masyarakat umum. Selain melalui tulisan-tulisannya di media massa, sosok ini juga aktif menghasung masyarakat untuk memusuhi penguasanya melalui acara-acara “pengajian”.

Statusnya sebagai pembesar salah satu ormas terbesar di Indonesia memungkinkannya untuk leluasa menggalang massa. Ceramah-ceramahnya di hadapan massa selalu berkutat masalah aib-aib penguasa dan berupaya mengajak masyarakat untuk mendongkel sang penguasa. Sosok tokoh ini pun memiliki rencana besar untuk mempercepat penggulingan kekuasaan. Pada 20 Mei 1998, dia berencana mengarahkan sejuta massa ke Lapangan Monas di seberang Istana Negara, meskipun akhirnya rencana ini dibatalkan.

Baca juga:

Menyikapi Penguasa yang Kejam

Tekanan untuk melengserkan penguasa pun tak hanya di situ. Melalui berbagai tokoh “cendekia” lainnya, saran-saran untuk meletakkan jabatan pun disampaikan. Beberapa tokoh “cendekia” sempat mendatangi istana guna meminta penguasa agar bersedia mengundurkan diri.

Akhirnya, pada 20 Mei 1998, sekitar pukul 22.15 WIB, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu memutuskan untuk berhenti sebagai presiden.

“Segala usaha untuk menyelamatkan bangsa dan negara telah kita lakukan. Akan tetapi, Tuhan rupanya berkehendak lain. Bentrokan antara mahasiswa dan ABRI tidak boleh sampai terjadi. Saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk berhenti sebagai presiden, menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945,” demikian pernyataan Presiden. (Soeharto, Biografi Singkat, 1921—2008, Taufik Adi Susilo, hlm. 111)

Setelah pergantian kepemimpinan negara terjadi, apakah situasi negara semakin stabil? Walaupun kepemimpinan negara telah berpindah tangan, ternyata sebagian masyarakat enggan menerima keadaan seperti itu.

Pemimpin baru pun terus dipermasalahkan. Diungkit aib-aibnya di hadapan masyarakat luas. Melalui beberapa media, disemburkanlah bibit-bibit kebencian terhadap penguasa. Masyarakat dijejali informasi-informasi yang memicu permusuhan terhadap pemimpinnya. Rakyat dihasung untuk menolak dan mendongkel penguasa yang baru. Keadaan ini terus berlanjut. Masyarakat pun akhirnya sulit mendapatkan rasa aman dan nyaman hidup di Indonesia. Ini semua akibat ulah para provokator yang senantiasa bersikap antipati terhadap penguasa.

Kehidupan bermasyarakat selalu diwarnai aksi unjuk rasa. Membuka sisi negatif kehidupan penguasa merupakan santapan sehari-hari. Sebuah pendidikan sosial-politik yang sangat buruk bagi masyarakat.

Masyarakat senantiasa diajari untuk selalu berkonflik, membuka jurang antara penguasa dan rakyatnya, serta dididik untuk selalu curiga. Sebuah potret kehidupan yang sangat sarat ketidaknyamanan. Sebuah struktur masyarakat yang sangat rentan terhadap berbagai konflik dan penyakit sosial lainnya. Tak mengherankan jika kemudian masyarakat sangat mudah dipicu untuk berbuat onar, rusuh, beringas, dan sadistis.

Baca juga:

Hubungan Antara Rakyat dan Pemerintah dalam Pandangan Islam

Kerusuhan mewarnai kehidupan bangsa yang dulunya dikenal sebagai bangsa yang ramah. Terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin di Poso, Ambon, Maluku Utara, dan tempat lainnya. Timbulnya keresahan masyarakat Aceh juga akibat aksi-aksi separatisme pada masa itu. Semua peristiwa itu mengguratkan kehidupan yang kelam dan memilukan. Ironisnya, peristiwa-peristiwa tersebut terjadi setelah ide-ide reformasi digaungkan.

وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (al-A’raf: 96)

Upaya suksesi, penggulingan kekuasaan, atau sikap anti-penguasa melalui cara-cara pengerahan massa, sebenarnya pernah dilakukan tokoh Yahudi bernama Abdullah bin Saba’ semasa pemerintahan Utsman bin Affan radhiallahu anhu.

Abdullah bin Saba’ yang menampilkan diri sebagai seorang muslim, namun batinnya menyimpan kekufuran; secara intensif berupaya mengembuskan api permusuhan terhadap pemerintah.

Masyarakat Mesir sempat terprovokasi sehingga mereka melakukan pergerakan menentang pemerintahan Utsman bin Affan radhiallahu anhu. Puncak dari aksi provokasi yang didalangi Yahudi ini adalah terjadinya pengepungan (melalui aksi demonstrasi) terhadap kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu anhu. Akibat aksi pergerakan massa tersebut, Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu anhu terbunuh. (Lihat Majalah Asy-Syariah edisi 32 dan 57)

Baca juga:

Reformasi, Napak Tilas Agen Yahudi Abdullah bin Saba’ Al-Himyari

Syaikh Shalih bin Fauzan hafizhahullah pernah ditanya mengenai aksi demonstrasi. Apakah aksi demonstrasi ini merupakan cara yang diperkenankan dalam agama?

Beliau hafizhahullah pun menjelaskan bahwa Islam bukan agama yang tidak memiliki aturan, bukan agama yang kacau tak beraturan. Islam adalah agama yang tenang. Demonstrasi atau unjuk rasa bukan termasuk perbuatan kaum muslimin.

Islam adalah agama yang tenang dan penuh rahmat. Tidak mengajarkan kekacauan, tidak pula mengembuskan berita-berita yang tidak benar atau fitnah. Demonstrasi adalah aksi yang bisa menimbulkan fitnah yang besar, mengakibatkan pertumpahan darah, dan menghancurkan harta benda. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh melakukan hal-hal di atas. Bahkan, walaupun umat ditindas oleh pihak penguasa, hendaknya mereka tetap bersabar.

Kemudaratan tidak bisa disingkirkan dengan hal-hal yang menimbulkan mudarat (yang lebih besar). Apabila terjadi kemudaratan atau kemungkaran, hendaklah tidak dihilangkan dengan melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Hal ini tak akan menyelesaikan masalah, bahkan akan memperburuk keadaan.

Baca juga:

Fatwa Ringkas Demonstrasi

Oleh sebab itu, serahkanlah perkara tersebut kepada yang bertanggung jawab menangani, serta berikanlah nasihat kepada mereka. Jika keadaan tetap belum berubah, mereka wajib bersabar untuk mencegah mudarat yang lebih besar. (al-Ajwibah al-Mufidah, hlm. 232 dan 235)

Cara Memberi Nasihat yang Sesuai dengan Syariat kepada Penguasa

Syaikh Shalih bin Fauzan hafizhahullah mengungkapkan bahwa menasihati penguasa bisa melalui beberapa cara, di antaranya dengan mendoakan mereka agar tetap dalam keadaan baik dan istiqamah (di atas agama dan kebenaran).

Sesungguhnya mendoakan kebaikan bagi penguasa kaum muslimin termasuk perintah syariat, terutama mendoakan mereka pada saat-saat dikabulkannya doa dan di tempat-tempat yang diharapkan terkabulkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata,

لَوْ كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ لَدَعَوْنَا بِهَا لِلسُّلْطَانِ

“Andaikan kami memiliki doa yang mustajab (dikabulkan), sungguh akan kami tujukan doa tersebut untuk penguasa.” (Majmu’ al-Fatawa, 28/391)

Apabila penguasa tersebut baik, niscaya ia akan membawa kebaikan bagi rakyatnya. Jika penguasa tersebut rusak, niscaya kerusakan yang melekat padanya akan berpengaruh pula pada rakyatnya.

Baca juga:

Bersungguh-Sungguh Mendoakan Kebaikan untuk Pemerintah pada Masa Wabah

Contoh bentuk menasihati penguasa adalah melaksanakan sistem kerja yang digariskannya terhadap para pegawai atau aparaturnya. Selain itu, hendaknya pula seseorang memberi tahu pihak penguasa apabila terjadi kesalahan atau kemungkaran di masyarakat. Sebab, terkadang pihak penguasa beserta jajarannya tidak mengetahui bahwa ada kesalahan atau kemungkaran yang tengah terjadi.

Namun harus diingat, saat memberi tahu perihal tersebut, hendaknya dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Cukup antara orang yang menasihati dan pihak penguasa saja. Jangan sekali-kali menasihati penguasa di hadapan orang banyak secara transparan dan vulgar, atau melakukannya di atas mimbar (media umum). Ini bisa memberikan pengaruh yang tidak baik, bahkan akan menimbulkan kejelekan, yaitu menimbulkan jurang permusuhan antara penguasa dan rakyatnya.

Perlu diingat pula, nasihat tidak boleh dilakukan dengan cara mengkritik penguasa di atas mimbar, dan menyebutkan kesalahan-kesalahan penguasa di media umum (mimbar) sehingga diketahui oleh banyak orang. Aksi semacam ini tidak akan membantu menciptakan kemaslahatan pada masyarakat, tetapi hanya akan menimbulkan keburukan yang parah.

Baca juga:

Cara Menasihati Penguasa

Menasihati penguasa bisa dengan menyampaikannya secara pribadi, bisa pula menyampaikannya melalui surat, atau melalui orang-orang kepercayaan yang biasa berhubungan dengan penguasa tersebut; sehingga nasihat yang disampaikan bisa diterima dengan baik.

Seseorang yang menuliskan nasihatnya lantas disebarkan kepada orang banyak; perbuatan semacam ini bukanlah bentuk nasihat, tetapi fadhihah (menyebarkan kesalahan orang lain kepada masyarakat atau orang banyak). Ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Sebab, hal ini bisa menjadi penyebab timbulnya kejelekan, membuat para musuh Islam senang, dan menyusupnya para pengikut hawa nafsu ke dalam urusan tersebut. (al-Ajwibah al-Mufidah, hlm. 161—163)

Di dalam kitab Syarhus Sunnah, Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah mengatakan,

وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو عَلَى السُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوًى، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاحِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ، إِنْ شَاءَ اللهُ

“Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan terhadap penguasa, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia itu pengikut hawa nafsu. Namun, apabila engkau melihat seseorang mendoakan penguasa dengan kebaikan, ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah pengikut sunnah, insya Allah.” (hlm. 116)

Seluruh bimbingan para ulama salaf di atas, tentang cara menasihati dan menyampaikan aspirasi terhadap penguasa, bersendi pada apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Baca juga:

Beberapa Manfaat & Faedah Mendoakan Kebaikan untuk Pemerintah

Dalam sebuah hadits dari Syuraih bin Ubaid radhiallahu anhu dan selainnya, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوْ بِهِ فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْه

“Barangsiapa ingin menasihati penguasa, janganlah dia menyampaikannya secara terbuka (di depan masyarakat). Akan tetapi, hendaklah  dia mengambil tangannya, lalu berbicara berdua dengan penguasa itu. Jika penguasa menerima (nasihat itu), itulah (yang diharapkan). Jika penguasa itu tidak mau menerima nasihat, sungguh ia telah menyampaikan kewajibannya.” (HR. Ahmad, Majma’ az-Zawa’id, no. 9161; dinilai sahih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Zhilalul Jannah fi Takhriji As-Sunnah, no. 1096)

Sudah semestinya seorang muslim memuliakan penguasanya, tidak mencela apalagi merendahkannya di hadapan publik, dan tidak pula menjatuhkan kehormatannya walaupun untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Imam at-Tirmidzi rahimahullah, dalam Sunan-nya, meriwayatkan hadits (no. 2224) dari Ziyad bin Kusaib al-Adawi yang bertutur,

“Aku pernah bersama Abu Bakrah radhiallahu anhu (seorang sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam—red.) di bawah mimbar Ibnu Amir yang sedang berkhotbah dan mengenakan pakaian tipis. Tiba-tiba, Abu Bilal (Mirdas bin Udayyah, seorang tokoh Khawarij) mengkritik seraya berkata, ‘Lihatlah pemimpin kita! Dia mengenakan pakaian orang-orang fasik.’

Abu Bakrah radhiallahu anhu lantas angkat bicara, ‘Diam kamu! Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ

Barang siapa merendahkan (menghina) penguasa Allah di muka bumi, Allah subhanahu wa ta’ala akan menghinakannya. (Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan hadits ini hasan. Lihat ash-Shahihah, no. 2296)

Seorang muslim dituntun oleh agama Islam yang mulia ini untuk selalu bersikap mendengar, taat, dan patuh kepada penguasanya, walaupun penguasa tersebut bertindak zalim.

Baca juga:

Kedudukan Penguasa dalam Syariat

Barang siapa keluar (dari ketaatan) terhadap salah seorang imam (pemimpin) kaum muslimin, dia seorang khariji (berpemahaman Khawarij). Sungguh, dia telah memecah-belah persatuan kaum muslimin dan menyelisihi as-Sunnah. Jika dia mati, dia mati dalam keadaan jahiliah.

Tidak halal memerangi penguasa dan keluar dari ketaatan kepadanya, meskipun penguasa tersebut bertindak zalim. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah berkata kepada sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiallahu anhu,

اصْبِرْ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

“Bersabarlah, meskipun (yang memerintahmu) seorang budak Habasyi.”

Baca juga:

Khilafah, Imamah, dan Pemberontakan

Demikian pula sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terhadap kaum Anshar,

اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

“Bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di al-haudh (telaga).”

Oleh karena itu, memerangi (menentang) penguasa bukanlah bimbingan as-Sunnah. Sebab, penentangan (sikap memerangi) penguasa akan menimbulkan kerusakan agama dan dunia. (Lihat Syarhus Sunnah, Imam al-Barbahari, hlm. 78)

Islam telah membimbing pula, apabila proses penetapan penguasa tersebut menyelisihi ketentuan syariat (semisal demokrasi atau kudeta), kewajiban kita terhadap pemimpin yang berkuasa tersebut tidak lantas dicabut. Kewajiban untuk mendengar, taat, dan patuh tetap berlaku selama yang diperintahkannya adalah hal yang makruf. Adapun dalam hal maksiat, kita tidak wajib menaatinya.

Baca juga:

Kapan Dibolehkan Memberontak?

Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Su’ud pernah ditanya, “Apakah sah (kedudukan) seorang imam yang bukan dari kalangan Quraisy?”

Jawab beliau rahimahullah, “Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama, yaitu tidaklah sah (kedudukan) pemimpin selain dari Quraisy apabila hal tersebut memungkinkan.

Adapun jika tidak memungkinkan, sementara umat telah bersepakat untuk tetap membaiat imam (yang bukan dari Quraisy), atau ahlul halli wal aqdi telah menyetujuinya, mengesahkan kepemimpinannya, dan mewajibkan rakyat untuk membaiatnya; seseorang tidak boleh melakukan penentangan terhadapnya.

Ini adalah pendapat yang benar berdasarkan hadits-hadits sahih. Di antaranya sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam,

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

“Kalian wajib mendengar dan taat, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyi.” (ad-Durar as-Saniyah, 9/5—7)

Dampak reformasi bagi masyarakat adalah terbukanya keran kebebasan. Masyarakat dihasung untuk berani menyampaikan aspirasinya. Di sisi lain, mentalitas masyarakat belumlah siap untuk memaknai kebebasan yang ada.

Baca juga:

Kebebasan Berpendapat dalam Tinjauan Syariat

Reformasi telah mengantarkan kehidupan bermasyarakat pada taraf yang tidak lagi memedulikan norma-norma dalam menyikapi penguasa. Apa yang diperoleh dari sebuah proses reformasi, yaitu mengajari masyarakat untuk kritis, merendahkan, melecehkan, dan mencaci-maki penguasa yang tak sejalan dengan pemikiran para “reformis”; adalah sebuah situasi yang sangat memilukan. Reformasi telah mencampakkan nilai-nilai Islam dalam hal menyikapi penguasa.

 

Ditulis oleh Ustadz Abulfaruq Ayip Syafruddin

kedudukan penguasapemberontakanpemerintahpenguasa yang kejampenguasa zalimreformasi