Kedaulatan Negara Berada di Tangan Partai

Al-Ustadz Abulfaruq Ayip Syafruddin

peta-indonesia

Masa orde baru, pemilihan umum (pemilu) sering didengungkan sebagai pesta demokrasi. Sebagian masyarakat menyambut gegap gempita. Walau tak sedikit yang lantas menjadi korban kebrutalan massa, namun semangat untuk membela partai tetap menyala.

Pesta demokrasi pada masa orde baru pernah ditetapkan hanya diikuti oleh tiga partai politik. Keberadaan tiga kontestan dalam pemilu tersebut lebih disebabkan kebijakan pemerintah orde baru yang melebur beberapa partai bercorak “Islam” ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Begitu pula dengan partai berbau nasionalis-marhaen yang dicelup dalam bingkai Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Adapun Partai Golkar merupakan partai penguasa yang didukung segenap onderbouw, seperti KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) serta dukungan kebijakan pemerintah yang menetapkan peraturan monoloyalitas PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kebijakan-kebijakan penguasa kala itu menjadikan Golkar selalu menjadi pemenang pemilu mulai 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Bagi PPP dan PDI, keikutsertaannya dalam pemilu seakan sebagai pemanis pesta demokrasi.

Sebagai catatan sejarah, proses penyelenggaraan pemilu saat itu seringkali memakan korban. Entah itu kerusuhan yang sifatnya massif atau hanya bersifat individual. Pemilu itu sendiri mencuatkan pertarungan yang kompetitif. Satu pendukung dengan pendukung partai lainnya bisa saling berbenturan, adu jotos, bahkan saling membunuh.

Lebih dari itu, pemilu yang merupakan produk paham demokrasi tidak pernah memberi kebaikan kepada kaum muslimin. Di belahan bumi mana pun, pemilu dan demokrasi selalu menimbulkan mudarat. Keburukan demi keburukan selalu dipanen oleh sebagian kaum muslimin yang masih berkeyakinan bahwa jungkir balik dalam pesta demokrasi termasuk perjuangan mulia.

Becerminlah dari sejarah. Saat masa pemerintahan orde lama, pernah naik ke pentas politik nasional Partai Masyumi. Inilah satu-satunya partai berasas Islam yang memperjuangkan tegaknya hukum Islam di Indonesia. Walau dengan tingkat soliditas yang luar biasa, Partai Masyumi akhirnya dijegal oleh kalangan nasionalis sekuler dan kalangan komunis. Melalui Surat Keputusan Presiden (Kepres) No. 200/1960, Presiden Ir. Soekarno saat itu menekan agar Partai Masyumi membubarkan diri. Apabila tidak, akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Dengan tekanan politik seperti itu, akhirnya Partai Masyumi membubarkan diri (Asy-Syariah, No. 49/V/1430 H/2009 hlm.17). Kandas sudah perjuangan menegakkan syariat Islam melalui jalur demokrasi. Sejarah telah mencatat tragedi memilukan ini.

Tidak hanya itu, di era reformasi sekarang pun, masih ada sebagian kaum muslimin yang coba-coba menceburkan diri ke kubangan demokrasi. Kata mereka, ingin memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran bagi masyarakat. Namun, apa yang terjadi dengan para pemeran di panggung politik ini?

Sebagian terjungkal karena korupsi. Mengapa sampai harus korupsi? Jawabannya bisa beragam. Namun, membesarkan partai, menggemukkan perolehan suara dalam pemilu, dan mempertahankan kursi di partai dan legislatif perlu biaya banyak. Karena itulah, dana pun harus didapat walau dengan cara tidak terpuji. Nas’alullaha as-salamah.

Partai yang dahulu dilabeli dengan bersih dan peduli pun kini tak lagi bisa dipercaya. Sebagian masyarakat bahkan merasa jijik. Tangan penggede partai berlumuran maksiat. Masihkah yang seperti ini dipercaya memperjuangkan Islam?

Pangkal dari musibah ini ialah karena jalan yang ditempuh telah menyelisihi syariat. Demokrasi dan pemilu telah mendorong orang-orang partai politik bergelut dengan ketidakjujuran. Demokrasi dan pemilu telah membentuk jiwa-jiwa kerdil yang dirasuki mimpi-mimpi keduniaan nan menggiurkan dan penuh tipuan.

Jadi, masih belum jerakah hidup mengusung demokrasi? Belum jerakah berpesta pora lagi mabuk kepayang dengan pemilu? Masihkah bersemangat merajut impian-impian tak pasti? Betapa kasihan, apabila demi satu kursi, dirimu terjatuh dalam beragam pelanggaran syariat. Duhai, bilakah kesadaran itu bangkit menyelimuti dirimu?

Kini, apa yang terjadi di dunia luar setelah mereka bersorak sorai menyambut pesta demokrasi? Mesir, Palestina, Turki, dan Aljazair telah menjadi saksi. Betapa demokrasi dan pemilu tiada menjanjikan apa pun selain penistaan terhadap kaum muslimin. Ya, nista, hina, dina.

 

Berdemokrasi Bakal Menuai Bencana

Di Mesir, saat pemilu dilaksanakan, partai politik Ikhwanul Muslimin berhasil memenangkan pemilu. Muhammad Mursi pun lantas menjadi presiden terpilih. Tak berapa lama setelah menduduki kursi kepresidenan yang diraih melalui pemilu, kekuatan militer menggulingkan kekuasaannya. Mursi pun dimakzulkan, lengser. Dampaknya, terjadi kericuhan di Bumi Piramid itu. Darah tertumpah. Tak sedikit nyawa melayang. Harta benda hancur begitu saja. Entah berapa besar kerugian yang diderita. Sungguh, mengikuti langgam orang kafir dalam berdemokrasi hanya menyisakan kepiluan. Demokrasi tiada memberi manfaat kepada kaum muslimin.

Di Turki, nyaris sama. Erbakan memenangi pemilu dan sempat duduk di kursi perdana menteri selama dua tahun. Namun, ia akhirnya harus menghadapi laras senjata militer. Erbakan diturunkan secara paksa. Sekali lagi, demokrasi dan pemilu tak menjanjikan kebaikan apapun selain mudarat.

Di Aljazair, karena demokrasi dan pemilu, rakyat menjadi korban pembantaian. Saat Partai FIS memperoleh kemenangan dalam pemilu, pihak militer lantas mengambil alih kekuasaan. Militer membatalkan hasil pemilu. Abbas Madani dan Ali Belhaj sebagai petinggi partai dijebloskan ke penjara. Kekacauan terjadi di mana-mana. Tak semata atribut partai yang dilarang, bahkan syiar-syiar keislaman pun dilarang oleh penguasa. Segala yang berbau Islam dienyahkan. Musibah nan teramat mengerikan. Ternyata, berdemokrasi hanya bakal menuai bencana.

Asy-Syaikh Dr. Muhammad Aman bin Ali al-Jami rahimahullah mengatakan, pemilu merupakan ujian yang merusak hati dan menimbulkan dendam permusuhan, lalu bisa menjerumuskan pada pertumpahan darah. (Haqiqatu ad-Dimuqrathiyyah wa Annaha Laisat min al-Islam, hlm. 30)

Karena itu, sungguh sangat sulit dipercaya apabila jalur demokrasi bisa memperbaiki keadaan kaum muslimin. Demokrasi tidak akan memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Bahkan, jalur demokrasi dan pemilu menyebabkan kaum muslimin lemah memegang prinsip agamanya. Bagaimana tidak, saat seorang muslim larut dalam pesta demokrasi, senyatanya ia tengah luntur sikap loyalitasnya kepada al-haq dan ahlul haq. Di sisi lain, ia justru menyokong teman berbeda agama hanya karena sang teman tergabung dalam satu partai dengannya.

Bagaimana kaum muslimin tidak menuai bencana, ketika yang menentukan seseorang ditampilkan sebagai figur dalam pemilu adalah rekomendasi partai. Seorang Nasrani pun bisa tampil menjadi kandidat dari partainya selama pihak partai merekomendasi sang Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan seorang muslim yang ada dalam satu partai tersebut? Apabila menolak dan tidak mendukung, berarti melawan keputusan partai. Memberi dukungan berarti telah luntur sikap al-wala’ wa albara’. Sungguh, apabila terjadi demikian, tentu merupakan bencana bagi diri dan agamanya. Nas’alullaha as-salamah.

Itulah sisi buruk sistem demokrasi bagi kaum muslimin. Sistem demokrasi hanya berlaku bagi partai politik berlabel “Islam” yang sekiranya tidak membahayakan kepentingan Barat dan tidak mematikan keberlangsungan sistem sekuler. Manakala membahayakan, maka sistem demokrasi akan menampakkan wajah aslinya sebagai monster yang haus darah. Siap memangsa dan membantai lawan. Sejarah di belahan bumi kaum muslimin telah menorehkan kesaksiannya.

 

Kedaulatan Berada di Tangan Partai

Asy-Syaikh Dr. Muhammad Aman bin Ali al-Jami rahimahullah mengemukakan, tidak diragukan lagi bahwa sistem (nizham) demokrasi merupakan sistem menyimpangdan jahil. Tidak dibenarkan bagi kita di negara Saudi Arabia, bahkan di segenap negeri Islam yang beriman dengan sistem Islam, menerapkan sistem demokrasi ini. (Haqiqatu ad-Dimuqrathiyyah, hlm. 14)

Menerapkan sistem demokrasi dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu tercerabutnya tradisi keislaman di negaranegara kaum muslimin. Di Yaman, Abdul Majid az-Zindani meniupkan sistem demokrasi hingga mendorong para muslimah melenggang di dunia politik. Ini dilakukan tanpa memedulikan lagi ketentuan syariat. (Tuhfatu al-Mujib ‘ala As’ilati al-Hadhiri wa al-Gharib, asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i, hlm. 417)

Di Sudan, melalui sistem demokrasi yang diterapkan, hasil pemilu di negara tersebut memunculkan wakil presiden beragama Kristen. Hasan at-Turabi menjadi pelopor gerakan penerapan sistem menyimpang dan jahil ini.

Apa yang digembar-gemborkan sistem demokrasi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat nyatanya masih dipertanyakan. Walaupun rakyat melakukan pemilihan langsung wakil atau pemimpin mereka, kenyataannya justru pemimpin atau wakil rakyat tersebut ditetapkan oleh partai. Rakyat memilih setelah pilihan itu disodorkan partai. Melalui mekanisme partai inilah wakil/pemimpin dipilih.

Karena itu, tak mengherankan apabila setelah lolos dan terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin, komitmen memperjuangkan partai lebih menonjol dibanding dengan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Bisa jadi, meski dirinya memperjuangkan nasib rakyat, diharapkan juga bisa mendongkrak pamor partai di tengah masyarakat. Ujung-ujungnya, semua yang dilakukannya merupakan politik pencitraan terhadap partai yang menjadi kendaraan para politikus tersebut.

Lebih aneh lagi, seorang yang dicalonkan pada dapil (daerah pemilihan) tertentu, ternyata sang calon ini tidak berdomisili di daerah dapil itu. Bahkan, ia tidak berasal dari daerah pemilihan tersebut. Dengan kondisi semacam itu, apakah mungkin sang calon akan benar-benar memperjuangkan nasib rakyat yang memilihnya? Padahal dirinya bukan berasal dari daerah itu dan tidak mengenal secara dekat denyut kehidupan masyarakatnya.

Berapa banyak sang wakil rakyat yang tidak memiliki ikatan batin dengan rakyat yang memilihnya? Rakyat cukup disodori gambar dengan segala akting manis sang calon wakil rakyat saat menjelang pemilu. Setelah terpilih, ia pun melupakan rakyat yang memilihnya. Jangankan datang berkunjung untuk melihat langsung keadaan rakyat yang memilihnya, namanya saja sudah dilupakan orang. Kedaulatan ada di tangan partai; seperti itulah buahnya.

Kata asy-Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i rahimahullah, “Demokrasi bermakna rakyat menghukumi dirinya dengan dirinya sendiri. Seandainya (melalui pemilu) menghasilkan suara (terbanyak) bahwa homoseksual itu halal, niscaya hasil pemilu itu lebih didahulukan daripada al-Kitab dan as-Sunnah.” (Tuhfatu al- Mujib, hlm. 431)

Karena itu, orang yang cerdas dan berakal normal akan melihat sistem demokrasi sebagai sistem yang rusak dan tidak menjanjikan kebaikan. Sungguh naif sekali apabila menentukan baik-buruk, halal-haram, ataupun benar-salah melalui pemungutan suara. Padahal Allah ‘azza wa jalla berfirman,

“Kebenaran itu dari Rabbmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.” (al-Baqarah: 147)

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (al-Maidah: 49—50)

Kedaulatan berada di tangan partai. Rakyat tinggal memilih wakilnya berdasar apa yang disodorkan oleh partai. Di dalam partai, tentu ada mekanisme yang mengatur sehingga Mr. Fulan yang disodorkan ke publik memiliki komitmen, loyal, dan terikat kepada partai. Jika tidak, Mr. Fulan tentu akan dicutik hingga tak berkutik.

Di sebuah negeri bersendi demokrasi, partai memegang kedaulatan. Partai memiliki kekuasaan dan pengaruh. Karena itu, banyak orang tergiur menjadi pengurus partai. Ramai-ramai mendirikan partai. Semoga Allah ‘azza wa jalla memberi hidayah.

 

Dampak Buruk Sistem Demokrasi

Di antara kerusakan yang ditimbulkan sistem demokrasi terhadap masyarakat, seseorang didorong untuk mewujudkan ambisinya menjadi pejabat publik. Padahal jabatan adalah amanat yang kelak harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.

Lebih tragis lagi, upaya untuk meraup jabatan itu disertai janji-janji kosong yang tidak ada realitasnya. Demi meraih apa yang diinginkannya, ia tak memedulikan lagi nilai kejujuran, praktik suap, dan menyia-nyiakan harta demi memasyhurkan dirinya. Selanjutnya, kebohongan akan menjadi watak jahat yang muncul mengiringi keberhasilannya menampuk kursi jabatan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menasihati sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Samurah radhiallahu ‘anhu,

 يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

“Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Sebab, sungguh, jika engkau diberi kedudukan tanpa memintanya, niscaya engkau akan ditolong (Allah ‘azza wa jalla) atas jabatan (yang engkau emban). Adapun jika jabatan itu diperoleh dari hasil meminta, engkau bakal dibebani jabatan tersebut (tidak akan ditolong Allah ‘azza wa jalla).” (HR. al-Bukhari no. 7146 dan Muslim no. 1652)

Demokrasi telah turut andil mengobarkan ambisi merebut jabatan, meruntuhkan moral, dan menyianyiakan nikmat yang diberikan Allah ‘azza wa jalla. Padahal, kelak Allah ‘azza wa jalla akan meminta pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat tersebut. Allah ‘azza wa jalla berfirman,

“Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang telah diberikan padamu).” (at-Takatsur: 8)

Asy-Syaikh Muhammad Aman bin Ali al-Jami menyebutkan beberapa kerusakan yang bisa ditimbulkan lantaran melaksanakan sistem demokrasi di negeri kaum muslimin. Di antara kerusakan tersebut adalah sebagai berikut.

  1. Muncul kebebasan berakidah. Maksudnya adalah bebas untuk memilih agama (murtad dari Islam). Sistem demokrasi membuka peluang setiap individu untuk mengubah keyakinan dan agamanya. Kebebasan ini bahkan dilindungi undang-undang.
  2. Kebebasan dalam berperilaku, kebebasan menampilkan nilai-nilai kaum kafir, dan kebebasan berekspresi.
  3. Kebebasan berpikir dan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pemikiran dan pendapat tanpa dibatasi ketentuan yang ada; tanpa menimbang baik-buruk.

Khusus di Indonesia, kebebasan ini mencakup kebebasan “mengkritik” dan mencela pemerintah di depan publik; baik dengan cara demonstrasi, membeberkan melalui media masa, atau ceramah umum. Kebebasan berpikir dan berpendapat dalam Islam diatur sedemikian rupa.

Kebebasan berpikir dan berpendapat dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariat; baik dalam bentuk amar ma’ruf nahi munkar, nasihat, maupun saling mengingatkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

  مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang siapa beriman kepada Allah ‘azza wa jalla dan Rasul-Nya, hendaklah berbicara yang baik atau diam.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا لَعَّانٍ وَلَا فَاحِشٍ وَلَا بَذِيءٍ

“Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berbuat keji, dan kotor.” (HR. at-Tirmidzi, Ahmad, dan al-Hakim, beliau menyatakan sahih)

Inilah perbedaan nilai kebebasan demokrasi dan Islam. Kebebasan yang diberikan oleh Islam dibingkai dengan nilai syariat, tidak sebagaimana kebebasan yang ditentukan oleh sistem demokrasi yang bersifat mutlak tanpa ada kaidahyang melingkupinya. (Haqiqatu ad-Dimuqrathiyyah, hlm. 20—25 dinukil secara ringkas)

Menanam sistem demokrasi sama dengan menanam kebebasan tanpa batas. Sebab, demokrasi itu sendiri bermakna liberalisasi; yaitu sebuah sistem yang meniupkan hawa buruk yang bernama kebebasan mutlak tanpa batas. Buah dari itu semua, moral masyarakat akan tercabik-cabik, keimanan akan melemah dan hancur, cara berpikir masyarakat tidak terbangun secara sehat, dan ambisi untuk menekuk rival politik akan semakin liar. Demokrasi hanya menjanjikan kerusakan demi kerusakan.

Kalau mau jujur, keluhan yang tampak sekarang, senyatanya menggambarkan betapa kebejatan demokrasi telah menggerogoti sistem bermasyarakat bangsa Indonesia ini. Adapun yang bisa melihat semua kebobrokan itu hanya orang-orang yang mau berpikir secara jernih dan sehat dengan bimbingan Islam.

Wallahu a’lam.

Menungu Hancurnya Demokrasi

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

Hajatan politik bernama Pemilu benar-benar menguras energi bangsa ini. Tak hanya soal anggaran pemerintah atau dana yang dirogoh dari kantong pribadi partisipan, tetapi Juga hampir seluruh sumber daya yang ada all out dikerahkan. Semuanya demi sebuah prestise kekuasaan mengatasnamakan rakyat. Lebih-lebih persiapannya sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Pileg dan pilpres berakhir, pemilukada di depan mata. Belum pemilihan dalam lingkup lokal seperti pilkades. Ini terus berlangsung dalam siklus lima tahunan. Jadi dari tahun ke tahun, kekuasaan selalu menjadi fokus dan tema panas.

Jika sudah pernah duduk di legislatif sebelumnya, periode berikutnya pun berupaya “eksis” lagi. Demikian juga dengan jabatan kepala daerah, andaikan tidak dibatasi aturan, sangat mungkin sampai seumur hidup jabatan itu akan terus dikejar. Dahulu pernah jadi menteri, “turun pangkat” jadi gubernur/wakil gubernur atau walikota pun tak masalah, yang penting kekuasaan itu dalam genggaman. Alhasil, kutu loncat politik pun bermunculan. Idealisme atau garis ideologi partai menjadi omong kosong. Yang penting terpilih, yang penting bisa kembali duduk di lingkaran kekuasaan. Membela rakyat yang acap jadi jargon pun terbang entah ke mana.

Demokrasi menjadi kian tidak jelas, kala demi menjaring suara sebanyak-banyaknya, artis-artis dengan akhlak yang juga tidak jelas malah dimunculkan. Tidak sedikit pula caleg dengan latar belakang ekonomi lemah, nekat “maju” dengan terlilit utang besar. Tidak heran, jika segala cara kemudian dilakukan: politik uang, kampanye hitam, obral janji, hingga mendatangi dukun. Maka menjadi aneh, jika kita banyak berharap dengan orang-orang aneh semacam ini.

Itulah politik yang penuh intrik. “Wakil rakyat” akhirnya tak lebih jadi jembatan untuk memperkaya diri. Padahal ada anomali demokrasi yang jauh lebih besar dari semua itu. Demokrasi yang berakar dari filosofi Yunani, telah menuhankan suara terbanyak sebagai standar untuk mengambil keputusan “terbaik”. Suara mayoritas dan minoritas seakan-akan menjadi Rabb yang membuat syariat atau menakar sebuah kebenaran.

Prinsip-prinsip demokrasi juga memberi celah yang lebar kepada kalangan non-Islam untuk duduk di kursi pemerintahan, karena al-wala’ wal bara’ yang menjadi dasar akidah setiap muslim, dikaburkan. Tak heran, deal-deal politik atau koalisi antara partai (yang mengaku) Islam dan partai/tokoh sekular atau non-Islam menjadi biasa. Partai (yang mengaku) Islam yang memiliki caleg nonmuslim justru merasa bangga, partainya adalah partai terbuka, inklusif, dan berwawasan kebangsaan. Akhirnya, umat lagi yang jadi korban. Selain terkotak-kotak pada partai dan arus politik, sebagian umat Islam “dipaksa” menyumbang suara demi kandidat nonmuslim. Na’udzubillah.

Jangan pernah berasumsi bahwa demokrasi adalah satu-satunya sistem yang paling bisa diterima dan paling dekat dengan Islam. Jauh sekali. Kita semestinya meyakini, tujuan dan hasil yang baik harus ditempuh dengan cara/sistem yang baik pula.

Betapa banyak sistem di dunia yang akhirnya hancur luluh tertepikan zaman, gagal eksis, karena dianggap tidak bisa memberikan sesuatu yang baik. Seperti itulah nasib yang akan dialami sistem-sistem buatan manusia. Jadi, jangan pernah berharap kebaikan dari sistem yang rusak. Sembari kita terus berdoa kepada Allah ‘azza wa jalla, agar Ia memberikan jalan yang terbaik, yakinlah demokrasi pun sebentar lagi akan terlumat oleh waktu.

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

Demokrasi, Lahan Subur Terorisme

Saat Presiden Republik Indonesia, Jenderal Besar Soeharto meletakkan jabatan sebagai presiden, sorak sorai, gegap gempita berhamburan dari sebagian anak bangsa. Saat itu, udara di Nusantara bertabur euforia. Kegembiraan demi kegembiraan menebar di alam Indonesia. Keran kebebasan telah dibuka. Api demokrasi telah dipantik menyala. Meskipun bagi sebagian anak bangsa yangmencermati keadaan, alam demokrasi yang baru dihirup saat itu sebenarnya sedang cedera.

Betapa tidak, para pejuang demokrasi saat itu berpura-pura tidak mau tahu atau bahkan melakukan politik “tutup mata” terhadap kelahiran “suasana baru” pasca-lengsernya Jendral Besar Soeharto. Setelah Presiden RI kedua itu meletakkan jabatan, berarti kemenangan para pejuang dan pecinta demokrasi. Mereka lupa bahwa demokrasi yang ada kini didapat dari cara memaksakan kehendak, “meminta” agar presiden mau lengser. Sebuah cara yang tentu saja bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Sebuah ironi, aneh dan tidak konsisten. Pejuang demokrasi menggunakan cara-cara paksaan, tekanan, kepada penguasa melalui massa.

Alhamdulillah, pihak penguasa bijak. Jenderal Besar Soeharto dengan penuh arif mau meletakkan jabatan. Presiden saat itu mengambil keputusan mundur agar tidak terjadi pertumpahan darah di kalangan anak bangsa. Sebuah sikap penuh tanggung jawab terhadap keselamatan rakyatnya. Perjalanan sejarah ini tak akan luput dari catatan bangsa dan rakyat Indonesia, bahwa pernah ada kemunculan demokrasi melalui cara-cara yang bertentangan dengan “nilai” demokrasi itu sendiri. Demokrasi cedera. Mereka yang lantang memperjuangkan demokratisasi ternyata menampilkan jiwa-jiwa tiran.

Mendiskusikan masalah bangsa dengan penguasa, sementara di luar arena diskusi, gelombang massa memberi tekanan terhadap penguasa. Menampakkan raut wajah manis di depan penguasa seraya tangan menggenggam belati terhunus di balik punggung. Itulah sosok pejuang demokrasi kala itu. Buah dari demokrasi, lahirlah beragam kemelut. Poso bergejolak. Keberanian kaum minoritas Kristen melonjak. Pembantaian terhadap kaum muslimin bisa secara sistematis terlaksana. Sungai Poso yang membelah kota tercemari jasad-jasad kaum muslimin yang tak bernyawa. Tragedi kemanusiaan buah dari alam kebebasan, alam demokrasi.

Tak kalah mengerikan di Maluku, Tobelo dan Halmahera bersimbah darah. Ambon banjir darah. Kaum muslimin diburu dan dibunuh. Tak sedikit yang dicincang. Menanam demokrasi berbuah petaka. Demokrasi membawa angin kebebasan. Semua orang bebas berbicara. Bebas bersuara dan berbuat. Setelah aksi terorisme kalangan Kristen di Poso dan Maluku mereda, tumbuh ke permukaan terorisme yang mengusung nama “jihad”. Syariat jihad yang mulia akhirnya jadi cemoohan manusia jahil. Akibat teroris Khawarij, dakwah salafiyah nan lurus terkena getahnya. Tak sekadar itu, banyak orang tua yang cemas memikirkan anak-anaknya mengaji ajaran sesat yang dikemas dengan bahasa “jihad”.

Setelah itu, anak-anaknya pandai merakit bom untuk dirinya sendiri. Dentuman bom meledak, menggelegar. Lalu tubuh itu pun menjadi serpihan yang tercecer di sana sini. Bom bunuh diri, sebuah antiklimaks dari mengaji agama dengan pemahaman Khawarij. Sekali lagi, semua itu bisa terjadi di alam kebebasan, alam demokrasi. Di alam demokrasi, semua diberi ruang. Menyuarakan kesesatan pun tidak dilarang. Alam demokrasi menjadi lahan subur bagi ajaran sesat dan menyesatkan. Karena demokrasi, negara terbatasi untuk masuk lebih dalam mengurusi kehidupan beragama. Kalaupun aparat menangani aksi terorisme kalangan Khawarij, itu semata karena menyangkut keamanan masyarakat. Negara tidak mau mencampuri urusan keyakinan seseorang. Berjalan di atas kesesatan atau kebenaran, negara tidak peduli.

Semua diserahkan kepada individu. Selama keyakinan yang dianut tidak meresahkan masyarakat, negara tidak peduli. Inilah buah kebebasan yang dituai dari kebebasan demokrasi. Dalam negara demokrasi, alat negara tak akan melakukan tindakan berarti selama dalam batas wacana atau retorika. Dalam negara demokrasi, ketika seseorang menyebarkan paham kesesatan, alat negara tak akan bertindak. Kecuali jika orang yang terasuki paham sesat itu beranjak melakukan aksi yang meresahkan atau membahayakan keamanan orang lain. Dalam kondisi demikian, negara bertindak. Negara melakukan tindakan represif sebatas aksi fisik. Adapun terkait ajaran atau paham, yang merupakan ruh keyakinannya, negara tak menyentuhnya.

Karena itu, kaderisasi kelompok teroris Khawarij setiap tahun mengalami peningkatan. Minimalnya, kaderisasi masih terus berlangsung. Rekrutmen melalui kelompok pengajian atau pondok pesantren masih terus berlangsung. Melarangnya berarti akan mengekang kebebasan seorang warga negara. Tentu saja, ini adalah perbuatan terlarang di negara yang beriklim demokratis. Siapa yang menanam, ia yang menuai. Di bawah pimpinan dan bimbingan Rasulullah n, masyarakat Madinah terjaga dan terayomi. Di tengah komunitas kaum muslimin, hidup pula kalangan ahli kitab. Namun, bukan berarti ahli kitab dibiarkan liar. Ahli kitab diberi dua pilihan; memeluk Islam atau membayar jizyah. Bagi yang memilih memeluk Islam, ia akan mendapatkan hak dan kewajiban sebagai seorang muslim.

Bagi yang tetap memeluk keyakinannya sebagai ahli kitab, ia diposisikan sebagai kafir dzimmi yang dilindungi dengan kompensasi jizyah (upeti). Pada masa kekhalifahan Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu, orang-orang yang membangkang tidak mau menunaikan zakat diperangi. Setelah diimbau tetap membangkang, maka Khalifah melakukan tindakan represif. Ini sebagai bentuk kepedulian penguasa terhadap praktik keagamaan yang menyimpang.

Begitu pula pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu. Tatkala orang Khawarij melakukan konsentrasi massa dengan pedang terhunus (siap mengafirkan dan memerangi orangorang di luar kelompoknya), Khalifah mengutus sahabat mulia, Abdullah bin ‘Abbas c guna berdialog dengan kaum Khawarij. Pemerintah mengambil inisiatif agar orang-orang Khawarij mau kembali memegang teguh pemahaman Islam yang benar, bukan pemahaman yang menyempal. Akhirnya, sebagian mereka mau bertobat kembali kepada ajaran Islam yang benar. Sebagian lagi tetap bersikukuh di dalam kesesatan. Pemerintahan Ali mengambil langkah represif setelah cara dialogis dan persuasif fisik tidak dihiraukan. Sekali lagi, ini  adalah bentuk perhatian negara terhadap rakyatnya.

Inilah sistem Islam yang tak membiarkan manusia berada dalam kesesatan. Berbeda dengan sistem demokrasi yang mengusung kebebasan. Rakyat akhirnya bebas mengekspresikan apa yang terlintas dalam pikirannya, termasuk dalam masalah keyakinan. Jadi, di alam demokrasi ini, apa pun macam keyakinan seseorang bisa tumbuh subur. Alam demokrasi memola manusia untuk tidak peduli terhadap sesamanya dalam aspek yang sangat mendasar, yaitu agama. Ini adalah sumber malapetaka bagi kehidupan. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ () كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

“Telah dilaknati orang-orang kafir dari bani Israil dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (al-Maidah: 78—79)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ

“Demi Dzat yang diriku berada di Tangan-Nya. Sungguh, hendaklah kalian menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Jika tidak, niscaya Allah Subhanahu wata’ala akan menimpakan kepada kalian hukuman dari-Nya, lantas kalian berdoa kepada- Nya dan tidak dikabulkan.” (HR. at- Tirmidzi, no. 2169 dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ‘anhu)

Secara langsung atau tidak, sistem demokrasi telah memberi pupuk bagi tumbuh suburnya pemahaman Khawarij. Alih-alih menangkal laju aksi terorisme, akar masalah justru tidak dituntaskan. Ideologi Khawarij masih dibiarkan tersebar. Karena menganut demokrasi, pemerintah akan sulit melibasnya. Demokrasi menjadi bumerang bagi bangsa ini. Selain demokrasi, isu HAM (Hak Asasi Manusia) pun bisa menjadi ganjalan dalam memberantas terorisme. Saat kaum minoritas Kristen di Sulawesi Tengah dan Kepulauan Maluku melakukan aksi terorisme, aparat keamanan gamang.

Akibatnya, sebagian merasa ragu untuk bertindak tegas lantaran dibayangbayangi isu HAM. Sementara itu, aksiaksi kekerasan dan anarkisme ada di hadapan aparat keamanan. Namun, moncong senjata yang disandang aparat tersumbat HAM. Akibatnya, terorisme yang dilakukan oleh kaum Kristen leluasa beraksi. upaya pemberantasan terorisme? Karena HAM memiliki prinsip yang sama dengan demokrasi. Prinsip dasar HAM adalah manusia memiliki hak dasar untuk hidup dan memiliki kebebasan. Dasar pemikiran HAM semacam ini bisa ditelusuri dari sejarah kemunculan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948.

Deklarasi itu muncul sebagai reaksi ketertindasan manusia Eropa. Kehidupan masyarakat Eropa yang penuh tekanan dan paksaan melahirkan sikap protes. Kondisi kehidupan seperti itu menjadikan kebebasan sebagai barang langka dan mahal bagi bangsa Eropa. Akhirnya, digagaslah perjuangan untuk menghargai hak asasi. Untuk itu, nilai kebebasan harus menyertai. Tanpa kebebasan, hak asasi tiada arti. Jadilah kebebasan menjadi prinsip dasar pemenuhan hak asasi manusia. Inilah benang merah antara demokrasi dan HAM. (Untuk menelaah Sejarah HAM, silakan lihat Majalah Asy-Syariah, no. 42/1429 H/2008 M)

Terorisme tidak disebabkan oleh mengikuti al-Qur’an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagian orang berdalih, akibat banyak kekeliruan terjemah di mushaf tersebut, lahirlah orang-orang yang gemar melakukan aksi teror. Lantas mereka membuat terjemah al-Qur’an versi pemikiran mereka dan dijual kepada khalayak luas. Kalau mau jujur belajar dan berkaca dari sejarah, maka perbuatan anarkisme semacam terorisme telah ada sejak dahulu. Sebelum mushaf al- Qur’an dan terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, aksiaksi kekerasan dan terorisme dengan menyandarkan kepada ayat al-Qur’an telah berlangsung. Lahirnya pemikiran Khawarij di antaranya lantaran salah menggunakan ayat-ayat al-Qur’an.  Ini terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu.

Hendaknya pula diperhatikan, terorisme atau orang yang menjadi teroris bukan hanya orang Indonesia. Aksi terorisme dilakukan juga oleh orangorang Arab. Mereka tentu membaca al-Qur’an tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Beberapa orang yang didakwa sebagai teroris adalah jebolan dari pondok pesantren, bahkan sempat mendirikan dan mengasuh pondok pesantren di Malaysia. Dalam kajian, mereka sudah tidak menggunakan mushaf al-Qur’an dan terjemahan Kementerian Agama RI.

Lebih dari itu, aksi terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai bagian kaum muslimin. Aksi terorisme dilakukan oleh orang kafir dari kalangan Hindu, Budha, Kristen, Katolik, bahkan orang atheis yang tak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wata’ala seperti orang komunis. Tentu mereka melakukan aksi terorisme didasarkan pada keyakinan mereka masing-masing. Terlepas dari masalah al-Qur’an dan terjemahannya, hendaknya kaum muslimin “Demi Dzat yang diriku berada di Tangan-Nya. Sungguh, hendaklah kalian menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Jika tidak, niscaya Allah Subhanahu wata’ala akan menimpakan kepada kalian hukuman dari-Nya, lantas kalian berdoa kepada-Nya dan tidak dikabulkan.” diberi pencerahan yang benar terkait dengan tafsir al-Qur’an. Kaum muslimin hendaknya dibekali dengan kaidah untuk memahami ayat al-Qur’an sehingga tidak disalahtafsirkan sesuai dengan kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok secara sempit.

Proses pembekalan keilmuan demikian sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Karena itu, membekali kaum muslimin dengan metodologi penafsiran al-Qur’an sebagaimana kalangan salaf dan para imam ahli ijtihad, mutlak diperlukan. Dengan kata lain, bimbingan dari para ulama Ahlus Sunnah dalam hal memahami Islam, terkhusus penafsiran al-Qur’an adalah sesuatu yang sangat asasi. Tanpa hal itu, umat akan berjalan sesuai dengan akal pikiran masingmasing dan atas desakan kepentingannya masing-masing. Allahu musta’an.

Sungguh, sangat berbahaya memberikan interpretasi terhadap ayat al-Qur’an tanpa mengindahkan kaidah sebagaimana dipahami salafus saleh. Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah pernah mengisyaratkan hal ini. Kata beliau, “Didapati sebagian penafsir dan penulis dewasa ini yang membolehkan makan daging binatang buas atau memakai emas dan sutra (bagi laki-laki) dengan semata-mata bersandar kepada al-Qur’an. Bahkan, dewasa ini didapati sekelompok orang yang hanya mencukupkan diri dengan al-Qur’an saja (Qur’aniyyun). Mereka menafsirkan al-Qur’an dengan hawa nafsu dan akal mereka tanpa dibantu oleh as-Sunnah yang sahih.” (Manzilatu as-Sunnah fil Islam wa Bayanu Annahu La Yustaghna ‘anha bil Qur’an, hlm. 11)

Jauh sebelum itu, Abdullah bin ‘Abbas rahimahullah telah memberikan peringatan, “Barang siapa berbicara tentang al-Qur’an dengan ra’yu (akal)-nya, persiapkanlah tempat duduknya di neraka.” (I’lamu al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil ‘Alamin, Ibnul Qayyim t, hlm. 54)

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah dalam mukadimah tafsirnya menyebutkan kaidah menafsirkan al-Qur’an. Secara ringkas, kaidah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an. Metodologi ini adalah yang paling sahih.

2. Menafsirkan al-Qur’an dengan as-Sunnah. Sebab, as-Sunnah adalah pensyarah yang menjelaskan al-Qur’an.

3. Menafsirkan al-Qur’an dengan perkataan para sahabat. Menurut beliau rahimahullah, apabila tidak didapati tafsir dari al-Qur’an dan as-Sunnah, kita merujuk kepada pernyataan para sahabat.

Sebab, mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui sekaligus sebagai saksi dari berbagai fenomena dan situasi yang terjadi saat turunnya ayat. Apabila tidak didapati cara menafsirkan dengan ketiga metode di atas, al-Qur’an ditafsirkan dengan pemahaman yang dimiliki oleh para tabi’in. Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, “Jika tafsir itu datang dari Mujahid, jadikanlah sebagai pegangan.” Mujahid rahimahullah adalah seorang tabi’in. Islam itu dimulai dalam keadaan asing, dan ia akan kembali asing sebagaimana awalnya. Beruntunglah (berbahagialah) al-ghuraba’ (orangorang asing). Siapakah al-ghuraba’?

Mereka adalah orang-orang saleh yang berjumlah sedikit di tengah orangorang jelek yang berjumlah banyak. Yang memusuhi mereka lebih banyak daripada yang menaati (mematuhi) mereka. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahsunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam di kala manusia mematikannya.Wallahu a’lam.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abulfaruq Ayip Syafrudin

Antara Syura dan Demokrasi

Sebagian orang menganggap bahwa demokrasi adalah wujud praktik sistem syura dalam Islam. Ini adalah anggapan yang salah. Jauhnya perbedaan antara keduanya bagaikan timur dan barat. Di antara perbedaannya adalah:

  1. Aturan syura berasal dari Allah subhanahu wa ta’la dan selalu berlandaskan di atas syariat-Nya. Sementara demokrasi sumbernya adalah suara mayoritas walaupun itu suaranya orang-orang fasiq bahkan kafir.
  2. Bahwa syura dilakukan pada perkara yang belum jelas ketentuannya dalam syariat, dan jika ada ketentuan syariat maka itulah yang ditetapkan. Adapun dalam demokrasi, perkara yang sudah jelas dalam syariat pun dapat diubah jika suara mayoritas menghendaki, sehingga dapat menghalalkan yang haram dan sebaliknya.
  3. Anggota majelis syura adalah para ulama dan yang memiliki sifat-sifat seperti telah dijelaskan. Sedang dewan perwakilan rakyat atau majelis permusyawaratan dalam sistem demokrasi anggotanya sangat heterogen. Ada yang berilmu agama, ada yang bodoh, ada yang bijak, ada yang tidak, ada yang menginginkan kebaikan rakyat, dan ada yang mementingkan diri sendiri. Mereka semua yang menentukan hukum dengan keadaan seperti itu.
  4. Dalam sistem syura, kebenaran tidak diukur dengan suara mayoritas tapi kesesuaian dengan sumber hukum syariat. Sedangkan dalam sistem demokrasi, kebenaran adalah suara mayoritas walaupun menentang syariat Allah subhanahu wa ta’la yang jelas.
  5. Syura adalah salah satu wujud keimanan, karena dengan syura kita mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan demokrasi adalah wujud kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta’la, karena jika mayoritas memutuskan perkara kekafiran maka itulah keputusan yang harus diikuti menurut mereka.
  6. Syura menghargai para ulama, sedangkan demokrasi menghargai orang-orang kafir.
  7. Syura membedakan antara orang yang saleh dan yang jahat, sedangkan demokrasi menyamakan antara keduanya. Asy-Syaikh al-Albani berkata, “Sistem pemilu… tidak membedakan antara yang saleh dan yang jahat, masing-masing mereka berhak untuk memilih dan dipilih, dan tidak ada perbedaan pada jenis ini semua antara ulama dan orang yang bodoh. Sementara Islam tidak menghendaki pada majelis parlemen (maksudnya majelis syura) kecuali orang-orang pilihan dari masyarakat muslim dari sisi ilmu (agamanya) dan kesalehannya serta laki-laki, bukan perempuan.” (Fatawa al-’Ulama al-Akabir, hlm. 110)
  8. Syura bukan merupakan kewajiban di setiap saat, bahkan hukumnya berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan. Sedangkan demokrasi merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Barat kepada para penganutnya dengan kewajiban yang melebihi wajibnya shalat lima waktu dan tidak mungkin lepas darinya.
  9. Sistem demokrasi jelas menolak Islam dan menuduh bahwa Islam lemah serta tidak mempunyai maslahat, sedangkan keadaan syura tidak demikian.
    (Lihat kitab Fiqih as-Siyasah asy-Syar’iyyah 61)

Wallahu a’lam.

 

Ditulis oleh al-Ustadz Qomar Suaidi, Lc