Surat Pembaca Edisi 84

 

Pembahasan Khusus LDII

Saya sangat senang dengan kehadiran Asy-Syariah, mudah-mudahan mampu memperbaiki muslimin dengan pemahaman yang benar. Saya minta tolong Asy-Syariah segera memuat pembahasan khusus tentang Islam Jama’ah/LDII, karena melihat kondisi jamaahnya semakin lama semakin menyimpang dengan kehadiran Kholil dan Aziz yang mengaku belajar dan mendapat sanad dari syaikh Yahya bin Utsman (di Masjidil Haram). Yang tadinya orang tua saya agak ragu dengan LDII, sekarang menjadi yakin, bahkan anaknya sendiri dikafirkan hanya karena keluar dari LDII. Tolong segera dibahas, sebelum syubhat-syubhatnya menyebar. Abu Fauzan –Jakarta Selatan. 085786xxxxx

Redaksi :

Dalam waktu dekat ini, kami belum bisa membahas apa yang Anda usulkan. Namun, usulan Anda tetap kami pertimbangkan, insya Allah. Jazakumullahu khairan.

———————————————————————————————————————————–

Bahas Tentang Habib

Bismillah. Tolong Asy-Syariah membahas tuntas masalah habib (keturunan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam) karena banyak di masa sekarang ini mereka para habib bermunculan mendakwahkan kebid’ahan dan kesyirikan. Ada perkataan dari mereka entah “hadits” atau bukan yang menyatakan bahwa seluruh keturunan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam masuk surga walaupun berbuat dosa, dan adakah habib palsu? Bahas semua syubhatnya. (085328xxxxxx)

Redaksi :

Jazakumullahu khairan atas masukannya, akan kami pertimbangkan.

———————————————————————————————————————————–

Kapan Islam Masuk Ternate?

Afwan, saya mulai tertarik membaca Asy-Syariah bulan April 2012. Saya merasa baru masuk Islam setelah mengenal majalah ini. Saya mau tanya, Islam masuk Ternate kapan, siapa yang membawa ajaran Islam ke Ternate, terima kasih atas jawabanya. Sarif Saleh Djabar. 085394xxxxxx

Redaksi :

Mohon maaf, sejujurnya kami tidak mampu menjawab pertanyaan Anda. Sejarah Dunia atau Sejarah Nusantara yang tidak didukung oleh riwayat atau tradisi sanad, masih sulit dipertanggungjawabkan  kebenarannya, sehingga jawaban dari pertanyaan Anda sama sulitnya ketika menjawab pertanyaan, kapan tepatnya Islam masuk Indonesia. Jazakumulahu kha

———————————————————————————————————————————–

Rubrik Belajar Bahasa Arab

Bismillah, saya pelanggan tetap majalah Asy-Syariah, saya ingin sekali belajar Bahasa Arab. Bisakah majalah Asy-Syariah menyelipkan lembaran khusus belajar Bahasa Arab. 089631xxxxx

Redaksi :

Jazakumullahu khairan atas masukannya, akan kami pertimbangkan.

Kita Beribadah Bersama Pemerintah

menganut mazhab menyimpang. Mazhab yang dianut oleh pemerintah masa itu didasarkan pada pemikiran yang buruk, bahkan kekafiran. Mereka, para penguasa masa itu, memaksakan pemahaman bahwa al-Qur’an adalah makhluk, bukan kalamullah. Untuk menyebarkan pemahaman ini, pihak penguasa tak segan menggunakan kekuatan fisik dan senjata. Tak heran pada saat itu banyak darah kaum muslimin mengalir, membasahi bumi yang dibakar fitnah. Tidak sedikit pula darah para ulama yang tertumpah.

Penangkapan dan pemaksaan terus dilakukan. Propaganda untuk menanamkan keyakinan batil bahwa al-Qur’an adalah makhluk senantiasa berlangsung. Penguasa mewajibkan rakyatnya untuk menganut keyakinan sesat tersebut. Padahal para ulama menegaskan bahwa al-Qur’an adalah kalamullah, bukan makhluk.

Fitnah ini mulai bergulir pada masa kekhalifahan al-Makmun (198-218 H), kemudian berlanjut hingga kekhalifahan dijabat oleh al-Mu’tashim (218-227H). Keadaan fitnah mulai mereda saat kekhalifahan dipegang oleh al-Watsiq bin Mu’tashim (227-232 H). Fitnah itu padam ketika kekhalifahan dipegang oleh al-Mutawakkil ‘alallah, Ja’far bin al-Mu’tashim. Rakyat menyambut gembira atas pengangkatan al-Mutawakkil ‘alallah, karena ia termasuk orang yang mencintai as-Sunnah dan Ahlus Sunnah. Fitnah pada masa kekhalifahannya diredam. Khalifah menyebarkan seruan dalam bentuk tulisan ke seluruh pelosok negeri. Isinya, tidak boleh seorang pun mengatakan (berpendapat) bahwa al-Qur’an adalah makhluk.

Tidak hanya itu, Khalifah al-Mutawakkil ‘alallah menulis instruksi agar Gubernur Baghdad, Ishaq bin Ibrahim, membawa al-Imam Ahmad rahimahullah menghadap kepadanya. Kedatangan al-Imam Ahmad rahimahullah dimuliakan oleh Ishaq bin Ibrahim. Sebab, dia mengetahui bahwa khalifah al-Mutawakkil‘alallah memuliakan al-Imam Ahmad rahimahullah.

Pada kesempatan itu, Ishaq bin Ibrahim bertanya kepada al-Imam Ahmad seputar al-Qur’an. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Pertanyaan dalam rangka interogasi atau meminta bimbingan?” Ishaq menjawab, “Pertanyaan dalam rangka meminta bimbingan.”

Al-Imam Ahmad pun memberi jawaban, “Al-Qur’an adalah kalamullah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wata’ala, bukan makhluk.” Ishaq bin Ibrahim merasa tenang dengan jawaban al-Imam Ahmad rahimahullah tersebut. (al-Bidayahwaan-Nihayah, Ibnu Katsir, 14/412)

Masih terkait dengan fitnah yang berkecamuk semasa al-Imam Ahmad, dikisahkan para fuqaha (ulama) Baghdad berkumpul bersama al-Imam Ahmad rahimahullah. Saat itu kekhalifahan dipegang oleh al-Watsiq. Para fuqaha itu menyampaikan pernyataan di hadapan al-Imam Ahmad rahimahullah, “Sungguh urusan ini telah berkembang pesat (yakni pemahaman al-Qur’an adalah makhluk). Kami tidak menyukai kepemimpinannya, kepemimpinan pun tidak pantas baginya.”

Al-Imam Ahmad rahimahullah memandang mereka dan berkata, “Hendaklah kalian mengingkari dengan hati kalian. Janganlah kalian melepaskan ketaatan kepadanya. Jangan kalian hancurkan persatuan kaum muslimin. Jangan kalian tumpahkan darah kaum muslimin dengan sebab kalian. Perhatikan benar akibat tindakan kalian. Bersabarlah kalian hingga Allah Subhanahu wata’ala mengistirahatkan orang baik dan diistirahatkan dia dari perbuatan dosa.”

Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Tidak benar (mencabut ketaatan dari penguasa). Perbuatan seperti itu menyelisihi hadits.” (Mu’amalatul Hukkam fi Dhau’i al-Kitab wa as-Sunnah, asy-Syaikh Dr. Abdussalam bin Barjas Abdilkarim, hlm. 8-9)

Begitulah gambaran sikap salaf terhadap penguasa. Gambaran nan mengagumkan yang menjelaskan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mempraktikkan cara menjalin hubungan dengan penguasa. Sekalipun penguasa yang ada melakukan tindakan yang zalim kepada rakyatnya, tetapi apa yang tergambar dari perbuatan al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imam Ahlus Sunnah cukup menjadi penerang dan petunjuk bagaimana seorang Ahlus Sunnah menyikapi penguasanya. Karena itu, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah memperingatkan kepada segenap penganutnya agar tidak melakukan tindakan yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Taatilah penguasa dalam hal yang ma’ruf.

Bukti lain bahwa Ahlus Sunnah sangat mementingkan penguasa adalah penekanan untuk selalu mendoakan penguasa. Dalam kitab as-Sunnah karya al-Imam al-Hasan bin Ali al-Barbahari rahimahullah disebutkan, “Jika engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, ketahuilah bahwa dia pengikut hawa nafsu. Jika engkau mendengar seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, ketahuilah bahwa dia pengikut as-Sunnah, insya Allah.”

Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah berkata, “Seandainya aku memiliki doa (yang dikabulkan oleh Allah), tidaklah aku tujukan doa itu kecuali untuk penguasa.”

Jika doa kebaikan bagi penguasa itu dikabulkan, kebaikan seorang penguasa tentu akan dirasakan oleh masyarakatnya. Namun, jika doa kejelekan itu dikabulkan, kejelekan itu akan berimbas pada rakyatnya. Karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu membimbing pengikutnya untuk senantiasa mendoakan kebaikan bagi penguasanya.

Bukti lain bahwa Ahlus Sunnah memiliki perhatian terhadap penguasa adalah senantiasa mencari uzur bagi penguasa. Dengan senantiasa memberi uzur pada penguasa, diharapkan tumbuh sikap yang positif terhadap penguasa itu sendiri. Tidak lantas melakukan tindakan menentang dan mencela penguasa. Ulama berkata, “Jika urusan penguasa telah lurus, perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wata’ala dan bersyukur kepada-Nya.” (Mu’amalatul Hukkam, hlm. 9-10)

Sikap ini tidak berarti kita ridha terhadap kesalahan dan kezaliman penguasa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,

سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا

“Akan ada nanti para penguasa yang kalian mengetahui kebaikan dan kemungkaran mereka. Barang siapa mengetahui kebaikan mereka, dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Barang siapa mengingkari kemungkaran mereka, dia selamat. Akan tetapi, (yang berdosa) adalah yang ridha dan mengikuti.” Para sahabat bertanya, “Tidakkah kami perangi saja mereka itu?” Beliau menjawab, “Jangan, selama mereka masih shalat.” (HR. Muslim)

Pencela Penguasa Pertama Kali

Para ulama memaparkan bahwa yang pertama kali melakukan pencelaan terhadap penguasa adalah Abdullah bin Saba’. Melalui kemasan amar ma’ruf nahi munkar, Abdullah bin Saba’ memprovokasi massa untuk melawan penguasa. Melalui bid’ah Saba’iyah, umat menjadi berpecah belah dan sibuk dengan fitnah. Hasil puncak fitnah Saba’iyah ini adalah terbunuhnya sahabat mulia, Khalifah Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu.

Disebutkan oleh Ibnu Asakir t dalam TarikhDimasyqi (3/29), Abdullah bin Saba’ (Saba’iyah dinisbatkan kepadanya) adalah kelompok ekstrem Syiah Rafidhah. Asalnya, dia Yahudi penduduk Yaman yang menampakkan keislaman. Dia berkeliling ke wilayah-wilayah kaum muslimin demi memalingkan kaum muslimin dari ketaatan terhadap penguasanya. Dia menyusupkan berbagai kejelekan di tengah kaum muslimin.

Abdullah bin Saba’ berhasil masuk ke Damaskus saat kekhalifahan dijabat sahabat Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu.

Menurut asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas rahimahullah, Abdullah bin Saba’ berkeliling mulai dari Hijaz, Bashrah, Kuffah, dan Syam untuk mengeluarkan penduduknya dari sana (dalam rangka menentang penguasa). Selanjutnya, Ibnu Saba’ datang ke Mesir dengan tujuan yang sama.

Salah satu isu yang diusung untuk membakar massa adalah melakukan celaan kepada Khalifah Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu. Utsman bin ‘Affan radhiyallahu ‘anhu dituduh melakukan tindakan korupsi dan mengumpulkan harta kekayaan tanpa hak. Lantas, massa bangkit dan bergerak. Mereka mulai mencela para pemimpin mereka seakan-akan melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Inilah tindakan mencela penguasa untuk pertama kalinya. (Mu’amalatul Hukkam, hlm. 163-164)

Beribadah Bersama Pemerintah

Di Indonesia beda hari menyelenggarakan Idul Fitri seakan sudah tradisi. Masyarakat dipaksa untuk menerima perbedaan tersebut seakan-akan sebagai sebuah hal yang wajar. Bahkan, apabila masyarakat dianggap bisa menerima perbedaan tersebut, kebanggaan pun menyeruak. Bangga jika masyarakat telah semakin dewasa menerima perbedaan. Sementara itu, tidak terbetik untuk mendidik masyarakat berpedoman pada tuntunan as-Sunnah, terkhusus dalam menentukan hari raya dan shalat Id.

Syariat Islam membimbing umatnya untuk berubah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wata’ala telah memerintahkan kaum muslimin agar berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali (agama) Allah, dan janganlah bercerai-berai.” (Ali ‘Imran: 103)

Yang dimaksud dengan “tali (agama) Allah” adalah kitab-Nya (al-Qur’an). Hal ini sebagaimana dituliskan dalam Shahih Muslim dari hadits Zaid bin Arqam radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

>أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ.

“Ingatlah, sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Salah satunya kitabullah, yaitu tali Allah. Barang siapa mengikutinya, ia berada di atas petunjuk. Barangsiapa meninggalkannya, dia berada di atas kesesatan.” (HR. Muslim)

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُو

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (al-Hasyr: 7)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa ada kaidah yang bermanfaat dalam hal kewajiban berpegang teguh pada ar-Risalah. Jelas, bahwa kebahagiaan dan petunjuk adalah dalam hal mengikuti Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Sungguh, kesesatan dan malapetaka disebabkan menyelisihinya. Setiap keburukan di alam khususnya pada seorang hamba, disebabkan menyelisihi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan jahil (tidak paham) dengan apa yang telah dibawanya.

Sungguh, kebahagiaan para hamba dalam kehidupan dunia dan tempat kembalinya (akhirat) harus dengan mengikuti ar-Risalah. Karena itu, ar- Risalah adalah sebuah keharusan bagi mereka. Kebutuhan para hamba terhadap ar-Risalah melebihi kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Ar-Risalah adalah ruh bagi segenap alam, cahaya, dan denyut kehidupan. Akankah alam

menjadi lebih baik kala tidak ada ruh, kehidupan, dan cahaya? Dunia adalah sebuah kegelapan dan terlaknat kecuali sesudah munculnya “cahaya” ar-Risalah.

Begitu pula dengan seorang hamba. Dia dalam kegelapan dan kematian. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang dengan cahaya tersebut dia dapat berjalandi tengah umat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya?” (al- An’am: 122)

Inilah sifat seorang mukmin. Dahulu dia mati dalam kegelapan dan kejahilan. Lantas Allah Subhanahu wata’ala menghidupkannya dengan ruh ar-Risalah dan cahaya keimanan. Dia menjadikan baginya cahaya yang digunakan untuk berjalan di tengah umat manusia. (Majmu’ Fatawa, 19/93-97. Lihat al-Hujajual-Qawiyah‘ala ‘ana Wasail ad-Da’wahTaufiqiyyah, asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas, hlm. 27-28)

Di antara tuntunan risalah Islam adalah menentukan beberapa jenis ibadah yang pelaksanaannya bersama pemerintah. Di antara jenis ibadah tersebut adalah shalat, zakat, haji, dan umrah. Asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas rahimahullah menukilkan bahwa Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan riwayat dalam al-Mushannaf, dari al-A’masy, dari Ibrahim an-Nakha’i rahimahullah, dia berkata,

“Mereka tunaikan shalat dibelakang para penguasa, siapapun mereka.”

Ini adalah kabar perihal perbuatan para sahabat radhiyallahu ‘anhum. Sungguh, mereka shalat di belakang para penguasa walau penguasa itu bermaksiat dan fasik. Bahkan para sahabat mengingkari orang yang shalat tetapi tidak di belakang penguasa.

Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah telah mengingkari perbuatan al-Hasan bin Shalih bin Hay yang tidak mau shalat Jum’at di belakang para imam. (Siyar A’lami an-Nubala’, 4/193)

Disebutkan pula dalam ath-Thabaqat (4/193) dengan sanad yang bagus, dari Zaid bin Aslam, pada masa fitnah al-Hajjaj bin Yusuf, tidaklah Abdullah bin Umar c mendatangi amir (penguasa) selain saat shalat di belakangnya. Demikian pula dalam hal menunaikan zakat, beliau sampaikan kepada penguasa.

Begitu pula Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang shalat di belakang al-Hajjaj bin Yusuf. Diungkapkan oleh para ulama, al-Hajjaj bin Yusuf adalah seorang penguasa yang sering menumpahkan darah kaum muslimin. Bahkan, para ulama tak segan dibunuhnya. Namun, apa yang telah diperbuat oleh al-Hajjaj bin Yusuf tidak menjadi alasan untuk tidak shalat bersama penguasa. (Lihat Mu’amalatul Hukkam, asy-Syaikh Abdussalam bin Barjas rahimahullah)

Mazhab al-Imam Ahmad, Ishaq bin Ibrahim, Abdullah bin Makhlad, Abdullah bin Zubair al-Humaidi, Sa’id bin Mansur, dan selain mereka, “…. (Ibadah) Jum’at, dua hari raya, dan haji harus bersama penguasa, meski penguasa itu tidak baik, tidak adil, dan tidak bertakwa. Adapun membayar sedekah, upeti, zakat, fai’, dan harta rampasan perang, diserahkan kepada penguasa, baik penguasa itu bersikap adil dalam urusan tersebut maupun berbuat tidak adil dan zalim.” (Hadi al-Arwah, Ibnu Qayyim rahimahullah, hlm. 399)

Dahulu, zakat dahulu kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan kepada orang (sahabat) yang diperintah atau ditunjuk oleh beliau untuk mengurusinya, kemudian kepada Abu Bakr, Umar, dan Utsman radhiyallahu ‘anhum. Saat Utsman radhiyallahu ‘anhu telah terbunuh, terjadi perselisihan, siapa yang berhak mengelola zakat. Sebagian orang menentukan pilihan pada orang yang membagikan. Sebagian lagi memilih bahwa pembayaran zakat kepada penguasa. Apabila penguasa menuntut zakat, wajib membayarkan zakat tersebut kepada penguasa.

Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhuma menyebutkan, “Bayarkanlah zakat kepada penguasa kalian. Jika baik penguasa tersebut, kebaikan itu bagi dirinya. Jika ia pendosa, dosanya akan kembali kepadanya.” (Mu’amalatul Hukkam, hlm. 182)1

Dalam masalah haji dan jihad bersama pemerintah, telah menjadi kesepakatan salaf bahwa jihad ditegakkan harus bersama penguasa, yang baik ataupun yang buruk. Kekuasaannya tidaklah gugur hanya lantaran sering bermaksiat atau tidak bersikap adil. Demikian pula ibadah Jum’at, haji, dan dua hari raya hendaknya dilakukan bersama pemerintah, meski pemerintah tidak memiliki sikap baik, adil, dan bertakwa. (Mu’amalatul Hukkam, hlm. 183)

Sungguh, sangat memprihatinkan ketika kaum muslimin tidak memahami ketentuan syariat tentang jenis ibadah yang ditunaikan bersama pemerintah. Andai mereka mengerti dan mau menunaikan ketentuan syariat, tidak ada lagi hari raya yang berlainan hari, biidznillah (dengan izin Allah Subhanahu wata’ala). Tak ada lagi silang sengketa karena semuanya satu kalimat, berhari raya bersama pemerintah. Begitu pula jihad, zakat, dan haji. Apa jadinya jika pemerintah tidak turut mengatur?!

Marilah kembali kepada tuntunan Islam. Jangan mengedepankan kepentingan kelompok. Sungguh, tidak akan beruntung hamba yang terbius hawa nafsu dan enggan merujuk pada nilai-nilai Islam yang telah dicontohkan salaf ash-shalih. Wallahu a’lam.

Oleh : Al Ustadz Abul Faruq Ayip Safrudin

———————————————————————————–

[1] Dalam hal penyerahan zakat kepada pemerintah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Ahmad dan Syafi’i membedakan antara zakat harta yang tampak (seperti zakat ternak) dan yang tidak tampak (seperti: emas, perak, dan barang dagangan). Mereka berpendapat, zakat harta yang tampak diserahkan kepada penguasa, sedangkan zakat harta yang tidak tampak boleh ditunaikan sendiri secara langsung kepada penerimanya. Bahkan, sebagian mereka menganggap lebih utama langsung ditunaikan sendiri agar lebih tenang/tenteram bahwa zakat itu benar-benar sampai kepada penerimanya.

Pendapat yang lain menganggap disunnahkan seseorang untuk menyalurkan sendiri zakatnya agar yakin zakat itu sampai kepada orang yang berhak menerimanya. Pendapat ini tidak membedakan antara harta yang tampak dan tidak tampak.  Ini adalah salah satu pendapat Syafi’i dan Ahmad. Ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dari kalangan ulama masa kini. Lihat Dhawabith Mu’amalatil Hukkam (2/585) karya asy-Syaikh Khalid azh-Zhafiri. Asy-Syaikh Rabi’ mengatakan,”Jika penguasa meminta zakat diserahkan kepada mereka, wajib bagi manusia untuk menyerahkannya kepada penguasa. Jika mereka tidak mau menyerahkannya, penguasa memerangi mereka sampai mereka mau menyerahkannya. (Syarh Ushul as-Sunnah hlm. 82)

Mengenal Kedudukan Pemerintah

Di antara kenikmatan paling berharga yang Allah Subhanahu wata’ala anugerahkan kepada kita sebagai hamba-Nya adalah agama yang lurus (Islam). Tidak ada kehidupan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tanpa kehadirannya. Siapa yang mengikutinya dan berpegang teguh dengannya akan selamat, dan siapa yang berpaling darinya akan celaka.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ () وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Kemudian jika benar-benar datang petunjuk-Ku kepadamu, siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.” (al-Baqarah: 38—39)

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ () وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

“Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan- Ku, maka sungguh, dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (Thaha: 123-124)

Islam adalah agama yang sempurna. Kehadirannya benar-benar memuliakan manusia dan menebar kasih sayang di antara mereka. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) selain untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (al-Anbiya’: 107)

Karena itu, Islam tidak datang untuk sekadar mengatur hubungan manusia dengan yang menjadi pencipta mereka, Allah Subhanahu wata’ala Rabbul’ alamin. Akan tetapi, Islam juga mengatur hubungan sesama mereka. Apalagi, hubungan sesama manusia seringkali menimbulkan pertentangan atau perselisihan yang berujung pada pertengkaran, bahkan pembunuhan.

Meski di satu sisi saling membutuhkan satu sama lain, manusia mempunyai kecenderungan untuk saling menjatuhkan, bahkan saling mencelakakan. Maka dari itu, manusia tidak akan bisa menjalankan urusan agama dan dunianya secara sempurna, kecuali jika ada yang menjadi pemimpin di tengah-tengah mereka yang mempunyai wilayah dan kewenangan untuk memerintah dan menjalankan pemerintahannya dengan baik.

Oleh karena itu, keberadaan pemimpin atau dalam hal ini adalah pemerintah, menjadi sesuatu  yang sangat penting. Islam pun secara khusus mengajarkan bahkan mewajibkan untuk mewujudkan sikap taat kepadanya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalian.” (an- Nisa: 59)

Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan merupakan kewajiban agama yang paling besar. Bahkan, tidak ada artinya penegakan agama dan dunia tanpa adanya pemerintahan. Kemaslahatan bani Adam tidak akan berjalan secara sempurna kecuali dengan membentuk komunitas yang berada dalam bingkai pemerintah, karena sebagian di antara mereka pasti membutuhkan sebagian yang lain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍفَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

“Apabila ada tiga orang yang keluar dalam satu safar (menempuh perjalanan), maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin.” (HR. Abu Dawud)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mewajibkan mengangkat seorang pemimpin sekalipun dalam komunitas yang kecil saat bepergian. Hal ini merupakan cermin peringatan yang berlaku untuk segala bentuk komunitas.

Allah Subhanahu wata’ala juga telah mewajibkan amar ma’ruf nahi munkar yang itu tidak bisa berjalan secara sempurna kecuali dengan menggunakan kekuasaan dan kepemimpinan. Begitu pula yang berlaku untuk hal-hal ibadah yang telah diwajibkan, seperti pelaksanaan jihad, penegakan keadilan, pelaksanaan haji dan shalat berjamaah, shalat ‘ied, membela pihak yang terzalimi, menerapkan hokum dan lainnya, yang semua itu tidak akan berjalan dengan sempurna kecuali dengan menggunakan kekuasaan dan kepemimpinan.

Oleh karena itu, ada sebuah riwayat yang menyebutkan, “Sultan (pemerintahan) itu adalah naungan Allah Subhanahu wata’ala di muka bumi.”

Juga disebutkan, “Enam puluh tahun bersama pemimpin yang jahat itu masih jauh lebih baik daripada satu malam tanpa ada pemerintah.”

Maka dari itu, para salaf seperti al-Fudhail bin Iyadh, Ahmad bin Hanbal, dan selain mereka rahimahumullah pernah berkata, “Andaikata kami mempunyai doa yang dikabulkan, akan kami jadikan doa itu untuk kebaikan pemerintah.”

Dengan demikian, wajib menetapkan pemerintahan, dan itu adalah perwujudan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata’ala, karena mendekatkan diri kepada-Nya dengan menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya adalah bentuk pendekatan diri yang paling utama (as-Siyasah asy-Syar’iyyah).

Kedudukan pemerintah dalam Islam sangat agung. Bahkan, termasuk anugerah yang Allah Subhanahu wata’ala tetapkan untuk manusia. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

“Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam.”

(al-Baqarah: 251)

Andaikata Allah Subhanahu wata’ala tidak menetapkan adanya pemerintahan di muka bumi, sudah  pasti manusia akan saling mengalahkan. Urusan mereka pun akan menjadi kacau dan keadaannya menjadi tak menentu. Akhirnya, rusaklah bumi ini dan apa yang ada padanya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wata’ala memberi karunia kepada hamba-Nya dengan menetapkan kekuasaan (pemerintahan) untuk mereka.

Dalam firman-Nya di atas, Allah Subhanahu wata’ala menyatakan, “Tetapi Allah Subhanahu wata’ala mempunyai karunia (yangdilimpahkan-Nya) atas seluruh alam.” Dengan demikian, karunia Allah Subhanahu wata’ala atas manusia dengan ditetapkannya kekuasaan di tengah-tengah  mereka adalah bukti akan keutamaan dan kedudukan pemerintah. Sebab, karunia Allah Subhanahu wata’ala itu adalah peringatan atas perkara-perkara yang di bawahnya dan sebagai penjelasan akan keagungan karunia-Nya. (Mu’amalatul Hukkam fi Dhauil Kitab was-Sunnah)

Sehubungan dengan ayat di atas, al-Imam al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya mengemukakan, “Dalam hal ini ada peringatan akan keutamaan pemerintah, tanpa keberadaannya tidak akan beres urusan dunia. Oleh karena itu, ada istilah, ‘Agama dan pemerintah (adalah) dua saudara kembar. Jika salah satunya tinggi, yang lainnya ikut tinggi.’ Agama adalah kepala, sedangkan pemerintah sebagai penjaga. Sesuatu yang tidak berkepala akan dianggap hancur dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang.” (Ruhul Ma’ani)

Beberapa hal yang menunjukkan keutamaan dan kedudukan pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan agar memberikan ketaatan kepada pemerintah. Bahkan, Allah Subhanahu wata’ala gandengkan perintah taat kepada-Nya dan taat kepada rasul-Nya dengan taat kepada mereka. Ini semata-mata menunjukkan ketinggian kadar dan kedudukannya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalian.” (an-Nisa’: 59)

Kewajiban taat kepada pemerintah ini adalah selama mereka tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wata’ala. Oleh karena itu, apabila mereka memerintah kepada kemaksiatan, maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya karena “tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik.”

Kedua, syariat telah menjelaskan bahwa siapa saja yang memuliakan pemerintah, niscaya Allah Subhanahu wata’ala akan memuliakannya. Siapa saja yang menghinakan pemerintah, Allah Subhanahu wata’ala pun akan menghinakannya.

Maknanya, siapa yang melawan pemerintah lalu menghinakannya, baik lewat ucapan maupun perbuatan, berarti telah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wata’ala dan melakukan tindakan yang jelek. Jadi, hukuman yang diperolehnya sesuai dengan tindakan jeleknya. Allah Subhanahu wata’ala akan membalas penghinaan itu dengan penghinaan-Nya dan balasan Allah Subhanahu wata’ala tentu lebih besar dan keras.

Hukuman yang ditetapkan tersebut karena akibat yang ditimbulkan dari menghina pemerintah itu sangatlah buruk : menghilangkan kewibawaannya dan membuat pencitraan yang tidak baik. Bahkan, menghina seperti itu menghilangkan maksud dan tujuan syariat yakni menetapkan kekuasaan (pemerintahan).

Sebaliknya, siapa yang memuliakan pemerintah dengan tetap menjaga apa yang telah ditetapkan oleh syariat untuknya dari segala hak dan kewajiban, menghormatinya dan membelanya, serta tidak membelot dari perintahnya dalam perkara yang ma’ruf, maka balasan yangdiperolehnya akan sesuai dengan tindakan baiknya. Allah Subhanahu wata’ala akan memuliakannya di dunia dengan mengangkat kedudukannya, menggiring seluruh hamba-Nya untuk memuliakannya, dan di akhirat kelak akan dimasukkan ke dalam surga.

Ada riwayat yang menyebutkan,

مَنْ أَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ أَجَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Siapa yang mengagungkan sultan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wata’ala, maka Allah Subhanahu wata’ala akan mengagungkannya pada hari kiamat.” (Riwayat Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah)

Ketiga, syariat melarang umatnya mencela pemerintah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Para pembesar kita dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah melarang kita mencela umara, menipu, dan bermaksiat kepadanya, hendaklah kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wata’ala.” (Riwayat Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah, al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman, dll.)

Nukilan di atas adalah consensus (ijma’) dari para pembesar sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tentang larangan mencela pemerintah karena hanya akan mengakibatkan kekacauan dan pemberontakan.

Dalam sebuah riwayat dari Ziyad bin Kusaib al-‘Adawi, beliau berkata, “Aku pernah duduk bersama dengan Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu di dekat mimbar Ibnu Amir (Gubernur Bashrah pada waktu itu) yang sedang berceramah dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari kain halus. Kemudian ada seorang pria, yang disebut Abu Bilal, berkata, ‘Lihatlah! Pemimpin kita memakai pakaian orang-orang fasik.’ Abu Bakrah berkata, ‘Diamlah! Sungguh aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

‘Siapa yang memuliakan sultan (pemerintah) Allah Subhanahu wata’ala didunia, maka Allah Subhanahu wata’ala akan memuliakannya pada hari kiamat. Siapa yang menghinakan sultan (pemerintah) Allah Subhanahu wata’ala didunia, Allah Subhanahu wata’ala akan menghinakannya pada harikiamat’.” (HR. Ahmad dan at-Tirmidzi)

Mengenai kisah ini, al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah menerangkan, “Abu Bilal yang dimaksud adalah seseorang yang berafiliasi kepada pemahaman Khawarij. Yang menunjukkan kebodohannya adalah anggapannya bahwa pakaian yang terbuat dari kain halus adalah pakaian orangorangfasik.”(Siyar ‘Alam an-Nubala’)

Keempat, menjadi kesepakatan umat secara keseluruhan bahwa manusia tidak dapat menjalankan semua urusannya dengan sempurna, baik dalam hal agama maupun dunia, kecuali dengan adanya pemimpin. Jika bukan karena Allah  Subhanahu wata’ala lalu adanya pemimpin, lenyaplah agama dan rusaklah dunia.

Al-Faqih Abu Abdillah al-Qala’i asy-Syafi’i rahimahullah dalam kitabnya, Tahdzibur Riyasah, mengatakan, “Keteraturan urusan agama dan dunia adalah hal yang dituju, namun itu tidak bisa tercapai melainkan dengan adanya pemimpin. Andai kata kita tidak mengatakan wajib adanya pemerintah, tentu hal itu akan menyebabkan terus berlangsungnya perselisihan dan pembunuhan hingga hari kiamat.

Seandainya manusia tidak mempunyai pemimpin yang ditaati, tentu akan pudar dan hilang kemuliaan Islam. Seandainya umat tidak mempunyai pemimpin yang berkuasa, maka mihrab dan mimbar-mimbar akan menjadi tak berfungsi. Jalan-jalan pun akan sepi dari lalu lalang orang.

Seandainya ada satu masa yang kosong dari pemerintahan, maka hokum-hukum tidak akan berjalan, anak-anak yatim akan telantar, dan pelaksanaan ibadah haji pun akan terhenti. Andaikata tidak ada para pemimpin, para penegak hukum dan para petugas/aparat, maka orang-orang yang sendirian tidak akan menikah dan anak-anak yatim pun tidak mempunyai kafil (yang bertanggung jawab terhadapnya). Seandainya tidak ada pemerintah, maka manusia akan  kacau keadaannya dan satu sama lain akan saling memangsa (membunuh).”

Kelima, jika pemerintah berlaku adil, mereka akan menjadi pihak yang paling banyak dan besar pahalanya. Al-’Izz bin Abdis Salam rahimahullah dalam kitabnya, Qawa’idul Ahkam fi Mashalihil Anam, mengemukakan, “Secara umum, yang berlaku adil dari kalangan pemerintah, pahalanya akan lebih besar dibandingkan seluruh manusia, karena mereka mengupayakan tegaknya kemaslahatan secara sempurna dan mencegah kerusakan secara menyeluruh.”

Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ‘anhuma. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

>إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ –وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ- الَذِّي يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ أَهْلَهُمْ وَمَا وَلُوْا

“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah Subhanahu wata’ala di atas mimbar-mimbar dari cahaya di kanan ar-Rahman –dan kedua tangan-Nya kanan. Mereka adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hokum yang ditetapkannya, terhadap keluarganya dan terhadap amanat yang dibebankan kepadanya.” (HR. Muslim)

Dalam hadits riwayat al-Bukharidan muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ ….

“Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wata’ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, (yaitu di antaranya): Pemimpin yang adil… dst.”

Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar rahimahullah, pemimpin yang adil maksudnya adalah pemilik wilayah (pemerintahan) yang luas dan termasuk pula yang memimpin sesuatu dari urusan kaum muslimin dan berlaku adil di dalamnya. (Fathul Bari) Keenam, menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa menjalankan roda pemerintahan adalah seutama-utama ketaatan, sebagaimana yang telah disinggung oleh al-‘Izz Ibnu Abdis Salam dalam kitabnya, Qawaidul Ahkam. Bahkan, termasuk kewajiban agama yang paling besar, sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah sebelumnya.

Oleh : al Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Kewajiban Pemerintah

Fakta sejarah menunjukkan, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya di dunia dengan baik tanpa adanya kepemimpinan yang menjadi rujukannya. Komunitas manusia itu sangat membutuhkan aturan yang menjadi pedomannya dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.

Adalah pemerintah yang memikul tugas dan tanggung jawab. Ini seperti yang ditetapkan oleh syariat dan harus ditunaikannya dengan baik serta sungguh-sungguh, sehingga terwujudlah kemaslahatan dan kemanfaatan secara menyeluruh. Setidaknya, ada dua kewajiban utama/pokok yang harus ditunaikan oleh pemerintah.

>Pertama, menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Inilah yang paling penting untuk diperhatikan dan dijaga.

>Kedua, mengatur urusan dunia, sebab segala urusan tidak akan berjalan dengan lurus dan segala yang menjadi tujuan umum pun tidak akan tercapai kecuali dengan tertibnya urusan dunia. Hal ini meliputi kemaslahatan dunia secara umum, yaitu dengan mengambil langkah-langkah konkret dan kerja nyata, tidak sekadar imbauan saja tetapi ada bukti nyata di lapangan.

>Dari dua kewajiban ini kemudian berkembang menjadi beberapa kewajiban. Al-Imam al-Mawardi rahimahullah telah mengulasnya dalam kitab Ahkamus Sulthaniyah. Beliau berkata, “Yang menjadi kewajiban atas pemerintah terkait dengan urusan-urusan umum, ada sepuluh kewajiban :

1. Menjaga agama (Islam) dengan dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan yang telah disepakati generasi umat terdahulu yang saleh. Maka, jika bermunculan para pelaku bid’ah, orang-orang yang menyimpang, atau pembawa syubhat, hendaknya dijelaskan dan diterangkan kepadanya tentang kebenaran lalu menuntunnya kepada sesuatu yang harus dijalaninya berupa tugas dan hukuman. Semua itu dilakukan agar agama tetap terjaga dari kesalahan dan umat juga terjaga dari penyimpangan.

2. Memutuskan hukum atas dua belah pihak yang berselisih dan melerai dua belah pihak yang bertikai, sehingga yang zalim tidak lagi bertindak semena-mena dan yang terzalimi tidak lagi merasa lemah.

3. Menjaga regenerasi Islam dan memberikan perlindungan kepada kaum hawa, sehingga semua pihak dapat menjalankan aktivitasnya dan dapat melakukan perjalanan (safar) dengan rasa aman tanpa ada kekhawatiran terhadap keselamatan jiwa ataupun hartanya.

4. Menerapkan/menegakkan hukum, agar larangan-larangan Allah Subhanahu wata’ala tidak dilanggar serta hak-hak hamba-Nya pun tidak sirna dan rusak.

5. Menjaga perbatasan wilayah dengan persiapan yang baik dan kekuatan yang mumpuni, sehingga musuh tidak lagi leluasa untuk melakukan hal-hal yang diharamkan atau bahkan melakukan penganiayaan terhadap seorang muslim di wilayah tersebut.

6. Mengumumkan/mengangkat bendera jihad kepada pihak yang menentang Islam setelah didakwahi untuk masuk Islam atau -kalau tidak- untuk masuk dalam kategori kafir dzimmi (kafir yang hidup di negara muslim). Semua itu agar hak-hak Allah Subhanahu wata’ala dapat ditunaikan setelah Allah Subhanahu wata’ala memenangkan agama-Nya di atas agama-agama yang lain.

7. Mengumpulkan fai’dan shadaqah sesuai dengan apa yang telah diwajibkan oleh syariat, baik secara nash maupun melalui ijtihad tanpa menimbulkan rasa takut dan tidak pula menggunakan kekerasan.

8. Mengatur pemberian dan mengambil dari Baitul Mal tanpa berlebihan, lalu menyerahkannya di waktu yang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat.

9. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang dipercaya untuk menjaga harta benda dan menjalankan tugas, agar segala tugas dapat dijalankan dengan baik dan harta benda dapat terjaga dengan baik.

10. Menangani langsung urusan-urusan penting dan selalu memerhatikan situasi dan kondisi, agar tetap bersemangat mengatur umat dan menjaga agama, tidak membiasakan untuk mewakilkan tugas dan kewajiban karena alasan sibuk ataupun alasan ibadah sekalipun. Jika memang ada alasan yang mengharuskan untuk mewakilkan tugasnya, hendaknya hal itu tetap dalam pengawasannya, karena yang dipercaya kadang khianat dan yang baik kadang berbuat curang.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

“Wahai Dawud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.” (Shad: 26) (Ahkaamas-Sulthaaniyyah)

Kewajiban-kewajiban yang disebutkan di atas jika dikelompokkan akan menyangkut beberapa hal, di antaranya,

  • Keagamaan, seperti menjaga agama dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berkaitan dengan hal itu; memerhatikan dan memakmurkan masjid-masjid; mempermudah pelaksanaan ibadah haji; mengurusi zakat dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak sesuai aturan syariat; juga membantu para da’i dalam penyebaran dakwah.
  • Keamanan, baik yang bersifat internal seperti memutuskan hokum kepada dua belah pihak yang berselisih dan melerai dua belah pihak yang bertikai, atau keamanan yang bersifat eksternal, seperti menjaga wilayah perbatasan, menyiapkan pasukan yang kuat dan terlatih, dan hal-hal yang terkait.
  • Perekonomian, yaitu dengan menjaga kekayaan kaum muslimin dan mengembangkannya dengan membangun pertanian dan perindustrian atau disesuaikan dengan lingkungan setempatnya, menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai yang menjadi pendukungnya, kemudian menyerahkannya kepada kaum muslimin secara adil sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih diuntungkan dan dirugikan. Di samping itu, juga mencegah adanya transaksi-transaksi yang diharamkan serta jual beli yang dilarang.
  • Administrasi, seperti memenuhi kebutuhan orang-orang yang dipercaya menjaga harta kekayaan dan menjalankan sebuah tugas.
  • Politik, yaitu mengatur urusan umat dengan sesuatu yang bermaslahat untuk mereka dan hal-hal yang bersangkutan dengan masalah itu.
  • Sosial Kemasyarakatan, seperti menjaga perilaku/akhlak manusia, menebar kebaikan, dan mencegah kemungkaran.

Demikianlah kewajiban yang ada di pundak pemerintah dan harus diperhatikan dengan saksama. Hendaknya pemerintah memahami dengan baik kedudukannya karena sesungguhnya pemerintahan adalah bagian kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wata’ala. Siapa yang menunaikan dan menjalankannya dengan baik, maka akan memperoleh kebahagiaan yang tak terhingga. Sebaliknya, siapa yang tidak menjalankannya dengan baik, akan memperoleh kesengsaraan dan kecelakaan.

Siapa yang tidak mengetahui kadar nikmat ini dan justru menyibukkan diri dengan melakukan tindakan zalim serta memperturutkan hawa nafsunya, maka sangat rentan untuk masuk dalam kategori musuh Allah Subhanahu wata’ala.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍّ لِرَعِيَّتِهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Tidak ada satu hamba pun yang Allah Subhanahu wata’ala (beri kesempatan) memimpin rakyat, lalu meninggal dunia dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wata’ala haramkan surga baginya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Pemerintah hendaknya bersungguh-sungguh untuk dapat mengambil hati seluruh rakyatnya, membuat rakyatnya rela dan mencintainya dengan menjaga agar selalu sesuai dengan syariat. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أ ئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونُكُمْ

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian mencintainya dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Adapun sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membencinya dan mereka pun membenci kalian, kalian mencela mereka dan mereka pun mencela kalian.” (HR. Muslim)

Oleh : Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Kewajiban Rakyat

 

Telah diketahui secara pasti dari ajaran Islam, tidak ada agama kecuali dengan adanya komunitas, tidak ada komunitas kecuali dengan adanya pemimpin, tidak ada pemimpin kecuali dengan adanya sikap menaati dan mendengar. Keluar dari ketaatan terhadap pemerintah dan membelot adalah sebab terbesar rusaknya Negara dan manusia serta melencengnya dari jalan petunjuk.

Al-Hasan al-Bashri rahimahullah menyatakan, “Demi Allah Subhanahu wata’ala, agama tidak akan lurus kecuali dengan adanya pemerintah meskipun jahat dan zalim. Demi Allah, kebaikan yang Allah Subhanahu wata’ala berikan dengan adanya mereka (pemerintah) jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang mereka rusak.” (as-Sunnah fima Yata’allaq bi Waliyyil Ummah)

Oleh karena itu, demi menjaga keutuhan hubungan komunitas manusia dengan pemimpinnya, syariat telah menjelaskan tentang tugas dan kewajiban rakyat terhadap pemerintahnya, sehingga terjalinlah ta’awun (kerjasama) yang baik antara keduanya di atas kebajikan dan takwa. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan dan dosa.” (al-Maidah: 2)
Di antara kewajiban yang harus ditunaikan dengan baik oleh rakyat.

Pertama: Ikhlas dan Mendoakan
Inilah kewajiban yang pertama yang dipikul oleh rakyat, yaitu ikhlas menyukai segala kebaikan untuk mereka dan membenci segala kejelekan untuk mereka serta tidak lupa untuk mendoakan kebaikan dan taufik, karena kebaikannya adalah berarti kebaikan untuk rakyat.
Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengemukakan, “Mendoakan pemerintah termasuk pendekatan diri yang agung kepada Allah

Subhanahu wata’ala dan seutama-utama ketaatan serta termasuk bagian nasihat untuk Allah Subhanahu wata’ala dan hamba-Nya.”
Al-Imam al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah menyatakan, “Seandainya aku mendapat bagian harta dari Baitul Mal, aku akanmengambilnya lalu aku gunakan untuk membuat makanan. Lalu, aku undang orang-orang yang saleh dan terpandang. Setelah selesai, akan kukatakan kepada mereka, ‘Mari kita berdoa kepada Rabb kita agar memberi taufik kepada pemimpin kita dan seluruh (pihak) yang mengatur urusan-urusan kita’.” (Sirajul Muluk)

Kewajiban rakyat adalah mendoakan pemerintah, walaupun jahat dan zalim sekalipun, bukan memberontaknya. Al-Imam al-Barbahari rahimahullah menegaskan, “Apabila Anda melihat ada orang yang mengajak melakukan pemberontakan kepada pemerintah, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Kalau Anda mendengar ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut sunnah, insya Allah.” (Syarhus Sunnah)

Kedua: Menghormati dan Memuliakan
Syariat telah mewajibkan atas umat untuk memuliakan dan menghormati umara’. Dalam waktu yang bersamaan syariat juga melarang dari mencela, merendahkan, dan menghina mereka. Semua itu agar kewibawaan dan karisma umara tetap terjaga di mata rakyat, sehingga terciptalah keharmonisan dan kemaslahatan dalam segala hal.

Sehubungan dengan hal itu, al-Imam Sahl bin Abdullah at-Tustari rahimahullah berkata, “Manusia akan tetap baik (keadaannya) selama mereka memuliakan pemerintah dan ulama. Jika mereka memuliakan keduanya, maka Allah Subhanahu wata’ala akan memperbaiki keadaan dunia danakhiratnya. Sebaliknya, jika mereka meremehkan keduanya, maka Allah Subhanahu wata’ala akan merusak dunia dan akhiratnya.” (as-Sunnah lil Imamal-Khallal)

Diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu ‘anhu, “Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wata’ala : memuliakan orang tua yang muslim, penghafal al-Qur’an, dan pemerintahan yang adil.” (Riwayat Abu Dawud)

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah menjelaskan, “Termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wata’ala adalah memuliakan pemerintah yang adil. Siapa yang melakukannya, maka akan masuk ke dalam salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wata’ala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.” (Nurul Bashair wal Albab)
Menurut al-Imam Thawuus rahimahullah, termasuk sunnah menghormati empat golongan manusia: orang yang berilmu, orang yang sudah tua, pemerintah, dan orang tua.

Adapun al-Imam al-Baghawi rahimahullah mengatakan, “Apabila berkumpul suatu kaum, yang lebih utama untuk didahulukan adalah pemimpin (pemerintah), kemudian orang yang berilmu, kemudian yang paling tua usianya.” (Syarhu Sunnah lil Imam al-Baghawi)

Ketiga: Mendengar dan Taat
Mendengar dan taat adalah kewajiban rakyat yang paling besar terhadap pemerintahnya, karena ketaatan merupakan landasan dan kunci berjalannya semua urusan negara dan masyarakat, kunci terwujudnya seluruh program, serta kunci tercapainya tujuan yang berkaitan dengan agama dan dunia.

Pemerintah memiliki wewenang untuk memerintah dan melarang. Hal itu tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya sikap mendengar dan taat dari pihak rakyat. Untuk itulah, sahabat Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Tidak ada Islam tanpa ada jamaah (komunitas), tidak ada jamaah tanpa ada pemimpin, dan tidak ada pemimpin tanpa ada ketaatan.” (Jami’ Bayanil ‘Ilmi wa Fadhlih)
Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kalian.” (an-Nisaa: 59)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan, “Taat kepada Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya wajib atas setiap orang, sebagaimana pula taat kepada pemerintah adalah wajib lantaran Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan agar taat kepada mereka.” (Majmu’ul Fatawa)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, “Ayat ini adalah nash (dalil) tentang wajibnya taat kepada ulil amri yaitu umara dan ulama. Hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah menerangkan bahwa ketaatan ini adalah sesuatu yang harus, bahkan wajib, dalam perkara yang ma’ruf. Adapun keluar dari ketaatan terhadap umara dan membelot dengan mengadakan penyerangan atau selainnya, itu adalah bentuk kemaksiatan dan penentangan terhadap Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya serta penyelisihan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Salaful Ummah.”(Nashihah Muhimmah)
I

bnu Rajab al Hambal rahimahullah menegaskan, “Mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin melahirkan kebaikan di dunia dan kemaslahatan manusia dalam kehidupannya. Bahkan, hal itu dapat membantu mereka untuk menampakkan agama dan ketaatan kepada Rabbnya.” (Jami’ul Ulum wal Hikam)

Taat kepada Pemerintah Bagian dari Taat kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Siapa yang taat kepadaku, berarti diataat kepada Allah Subhanahu wata’ala. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wata’ala. Siapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia taat kepadaku. Siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, berarti dia telah bermaksiat kepadaku.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Wasiat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam Agar Mendengar dan Taat
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam telah menjadikan sikap mendengar dan taat kepada pemerintah sebagai bagian dari wasiatnya. Al-Imam ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadits dalam Sunannya dari sahabat Irbadh bin Saariyah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata, “Rasululah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyampaikan wejangan yang sangat menyentuh kami sampai membuat air mata kami bercucuran dan hati kami menjadi bergetar. Ada seseorang diantara kami yang berkata,‘Wahai Rasulullah, sepertinya wejangan ini menjadi wejangan perpisahan. Berilah kami wasiat.’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kemudianbersabda, ‘Kuwasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wata’ala, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang hamba sahaya dari Habasyah’.”

Sahabat Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu berkata, “Sesungguhnya, kekasihku (Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam) telah berwasiat kepadaku agar mendengar dan taat kepada pemimpin, sekalipun dia seorang hamba sahaya yang cacat.” (HR. Muslim)
Perintah untuk Mendengar dan Taat dalam Setiap Keadaan

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam telah memerintahkan untuk tetap mendengar dan taat kepada pemerintah dalam setiap keadaan. Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرةٍ عَلَيْكَ

“Hendaknya engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan susah ataupun senang, dalam keadaan rela ataupun terpaksa, bahkan sekalipun dalam keadaan dia bertindak sewenang-wenang terhadap kalian.” (HR. Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Tidak Ada Sikap Mendengar dan Taat dalam Kemaksiatan
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menerangkan bahwa seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintah selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Jika memerintahkan kemaksiatan, dia tidak boleh mendengar dan taat dalam kemaksiatan tersebut secara khusus. Adapun perintahnya yang lain tetap harus didengar dan ditaati. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam Shahihnya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أَمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

“Mendengar dan taat kepada pemimpin menjadi kewajiban atas seorang muslim, dalam hal yang disenangi ataupun dibenci, selama pemerintah itu tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Namun, jika menyuruh kepada kemaksiatan, tidak ada sikap mendengar dan taat.” (HR. al-Bukhari)
Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengemukakan, “Ketika penguasa memerintahkan sesuatu, perintahnya tidak lepas dari tiga keadaan.

1. Perintahnya termasuk apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wata’ala.
Dalam keadaan ini, wajib bagi kita untuk melaksanakannya karena hal itu adalah perintah Allah Subhanahu wata’ala dan perintahnya. Andai mereka mengatakan, “Tegakkanlah shalat!” kita wajib menegakkannya sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wata’ala kemudian perintahnya. Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul (Muhammad), dan taatilah ulil amri di antara kalian.” (an-Nisa’: 59)

2. Mereka memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wata’ala.
Dalam keadaan ini, kita katakan, ‘Kami akan mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wata’ala dan bermaksiat kepada kalian, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik.’ Misalnya, mereka mengatakan, ‘Kalian tidak boleh shalat berjamaah di masjid!’ Kita katakan, ‘Tidak ada sikap mendengar, tidak ada pula ketaatan.’

3. Mereka memerintahkan sesuatu yang tidak ada perintah Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya, tidak pula ada larangannya.
Dalam keadaan ini, yang wajib ialah mendengar dan taat. Menaatinya bukan karena mereka adalah si ini dan si itu, tetapi karena Allah Subhanahu wata’ala telah memerintahkan kita untuk menaatinya dan karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah memerintahkan kita. Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Dengar dan taatlah, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas.’

Bahkan, ketika beliau ditanya tentang pemerintah yang merampas hak rakyatnya dan bertindak zalim, beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Atas mereka apa yang telah dipikulnya (dosa) dan bagi kalian apa yang telah kalian pikul (pahala).’ Kita memikul kewajiban untuk mendengar dan taat’.” (Transkrip ceramah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin yang berjudul Tha’atu Wulatil Umur)

Keempat: Menyampaikan Nasihat dan Mengingatkan
Pemerintah bukanlah pihak yang ma’shum alias terjaga dari melakukan kesalahan. Mereka pada dasarnya adalah manusia biasa, kadang berbuat yang benar dan kadang berbuat yang salah. Maka dari itu, sampai kapan pun, mereka membutuhkan nasihat dan arahan-arahan yang baik.

Menyampaikan nasihat kepada mereka dengan benar adalah bagian dari pilar Islam dan petunjuk orang-orang saleh terdahulu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ وَلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

“Agama adalah nasihat. Kami bertanya (kata para sahabat), ‘Untuk siapa?’ Beliau menjawab,‘Untuk Allah Subhanahu wata’ala, rasul-Nya, kitab-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin pada umumnya.” (HR. Muslim)

Ibnu Rajab al Hanbali rahimahullah berkata, “Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin berarti menginginkan kebaikannya, kelurusannya, dan keadilannya, serta menginginkan agar umat bersatu di bawahnya dan membenci perpecahan. Kemudian juga memuliakannya dan membantunya dalam kebenaran serta mengingatkannya dengan baik dan lembut, mengubur keinginan untuk menggulingkannya dan justru mendoakannya dengan taufik dan kebaikan.”(Jami’ul Ulum wal Hikam)

Asy-Syaikh Abdurrahman as-Sa’di rahimahullah menjelaskan, “Para pemimpin kaum muslimin adalah pemerintah mereka dari yang paling tinggi jabatannya hingga yang paling bawah. Karena kewajiban yang mereka pikul itu lebih berat dibandingkan yang lain, wajib menasihatinya sesuai dengan kedudukan dan jabatannya.

Nasihat itu di antaranya adalah mengakui kepemimpinannya dan pemerintahannya, wajib menaatinya dalam hal yang baik dan mendorong rakyat kepada hal itu, menunaikan segala perintahnya yang tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya, kemudian mendoakan mereka dengan kebaikan dan taufik, tidak mencelanya, atau menyebarkan kejelekan-kejelekannya, karena hal itu akan menimbulkan kerusakan yang besar.

Siapa yang melihat di antara mereka ada yang melakukan sesuatu yang tidak baik, hendaknya segera untuk mengingatkannya secara sembunyisembunyi, tidak terang-terangan, dengan lembut dan bahasa yang mengena sesuai dengan keadaan. Inilah yang harus ditempuh dan diberlakukan kepada setiap orang, terkhusus pemerintah. Sebab, mengingatkan pemerintah itu memiliki kebaikan sekaligus menjadi bukti kejujuran dan keikhlasan.”

Kelima: Membela dan Membantu
Kewajiban rakyat berikutnya terhadap pemerintah ialah membela dan membantu, dalam artian bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan kemajuan di segala bidang, baik yang bersifat eksternal seperti berjihad melawan musuh dengan harta dan jiwa, atau yang sifatnya internal seperti mengembangkan perindustrian, pertanian, memperbaiki moral, akhlak, dan lain-lain.

Wajib bagi rakyat untuk memberikan pembelaan terhadap pemerintahnya, ketika ada sebagian pihak yang melanggar hak-haknya seperti ketika ada pihakpihak yang ingin memberontaknya dan melepaskan ketaatan kepadanya. Membelanya berarti membela kaum muslimin dan menjaga kehormatan agama. (Fiqh Siyasah as-Syar’iyah)

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang datang kepada kalian, sedangkan pengaturan urusan kalian ada di bawah seseorang yang menjadi pemimpin kalian dan dia datang hendak memecah belah kesatuan kalian, penggalah lehernya (perangilah).” (HR. Muslim)

Al Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Dalam hadits ini, ada perintah untuk memerangi pihak yang hendak memberontak kepada pemerintah dan mencegah pihak yang hendak memecah belah kesatuan kaum muslimin. Namun, jika tidak jera, hendaknya diperangi saja.” (Syarh Shahih Muslim)

Oleh : al Ustadz Hamzah Yusuf

Cara Menasehati Pemerintah

Hukum asal dalam cara menasihati pemerintah adalah dengan sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Diriwayatkan dari sahabat Iyadh radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسَلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَا نِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُو بِهِ، فَإْن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلاَّ كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ

“Barangsiapa hendak menasihati pemerintah tentang sesuatu, janganlah dia lakukan dengan terang-terangan. Akan tetapi, hendaknya dia ajak dan menyendiri dengannya. Jika diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak, sungguh ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya.” (HR. Ahmad dalam Musnad-nya)

Dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim, dari Syaqiq, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma, beliau (Usamah) ditanya, “Tidakkah engkau temui Utsman dan berbicara kepadanya!?”

Sahabat Usamah menjawab, “Apakah kalian menganggap aku tidak berbicara kepadanya hingga harus diperdengarkan kepada kalian! Demi Allah, aku sudah berbicara langsung antara aku dengannya tanpa harus aku buka satu perkara yang aku tidak ingin menjadi orang yang paling pertama membukanya.”

Al-Qadhi Iyadh rahimahullah menjelaskan, “Maksud sahabat Usamah, tentang satu perkara yang tidak ingindibukanya adalah terang-terangan dalam memberikan pengingkaran kepada pemerintah karena khawatir dari akibat buruk yang muncul darinya. Oleh karena itu, hendaknya dengan cara lemah lembut dan menasihatinya dengan sembunyisembunyi dan itu lebih dapat diterima.” (Fathul Bari)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata, “Ketika mereka (orang-orang Khawarij) membuka pintu kejelekan di zaman Utsman radhiyallahu ‘anhu dan mengingkari Utsman dengan terang-terangan, maka merebaklah fitnah, pembunuhan, dan kerusakan yang sampai hari ini manusia masih merasakan akibatnya, sehingga terjadilah fitnah antara Mu’awiyah dan ‘Ali radhiyallahu ‘anhuma. Dengan sebab itu pula, terbunuhlah Utsman dan Ali, bahkan banyak dari kalangan sahabat lainnya yang ikut terbunuh. Semuanya disebabkan oleh pengingkaran secara terang-terangan dan mengumbar kejelekan pemerintah, sehingga manusia membenci pemerintahnya dan bahkan membunuhnya.”(Nashihah Muhimmah)

Al-Imam Ahmad rahimahullah mengeluarkan sebuah riwayat dari Said bin Jumhan, ia berkata, “Aku menjumpai sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ‘anhu, lalu kukatakan kepadanya, ‘Sesungguhnya pemerintah (ini) menzalimi manusia dan berbuat semena-mena terhadap mereka.’

Beliau meraih tanganku dan menggenggamnya dengan kuat, lalu berkata, ‘Celaka engkau, hai Ibnu Jumhan! Hendaknya engkau tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin. Hendaknya engkau tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin. Jika pemerintah itu mau mendengarkanmu, datangilah kediamannya dan sampaikan kepadanya apa yang engkau ketahui. Kalau mau menerima, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, sesungguhnya engkau tidaklah lebih tahu darinya.” (RiwayatAhmad)

Al Imam Asy Syaukani rahimahullah menjelaskan, “Dianjurkan bagi siapa saja yang mengetahui kekeliruan pemerintah dalam sebagian persoalan untuk menasihatinya. Tidak boleh menampakkan kebencian kepadanya di depan khalayak umum, tetapi seperti yang dijelaskan dalam hadits, yaitu mengajaknya dan menyendiri dengannya kemudian bersungguh-sungguh menasihatinya dan tidak merendahkannya.” (as-Sail al-Jarrar)

Dari semua uraian di atas, maka menasihati pemerintah tidak di hadapannya tetapi di depan umum secara terang-terangan -padahal masih mungkin untuk menasihatinya secara sembunyi-sembunyi- tidaklah diperbolehkan, karena menyelisihi nash-nash yang sudah berlalu penyebutannya.

Menasihati pemerintah secara sembunyi-sembunyi, namun kemudian mengumbarnya ke tengah-tengah manusia juga tidak diperbolehkan. Lebih-lebih lagi, menasihati pemerintah dalam keadaan tidak di hadapannya secara terang-terangan di majelis-majelis umum, di saat menyampaikan pidato, ceramah, atau lainnya.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, “Bukan manhaj Salaf, mengumbar/mengumumkan kejelekankejelekan pemerintah, apalagi kalau hal itu dilakukan di atas mimbar-mimbar. Sebab, hal itu hanya akan menimbulkan kekacauan, menghilangkan sikap mendengar dan taat dalam hal yang ma’ruf, bahkan menyulut terjadinya pemberontakan yang berbahaya dan tidak mengandung manfaat sama sekali.”

Adapun asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, “Ada sebagian orang yang di setiap majelis biasa membicarakan pemerintah, melanggar kehormatannya dan menyebarkan kejelekan-kejelekannya, bahkan tanpa menyinggung sedikit pun kebaikankebaikannya. Tidak diragukan, cara-cara seperti ini tidak akan menambah apa pun selain memperbesar persoalan, tidak membuahkan solusi, dan tidak menghilangkan masalah. Justru menambah runyam, memunculkan bencana di atas bencana, membuat rakyat benci kepada pemerintahnya dan tidak lagi menjalankan perintah-perintahnya.”(Wujub Tha’atis Sulthan)

Sikap-sikap yang Salah Terhadap Pemerintah

Berikut ini beberapa keyakinan dan tindakan yang keliru terkait hubungan seorang muslim dengan pemerintahnya.

1. Sebagian orang mengatakan bahwa tidak ada ketaatan dan keharusan taat kepada pemerintah, dengan alasan hadits-hadits yang memuat tentang perintah mendengar dan taat hanyalah ditujukan kepada imam yang global dan kekuasaannya meliputi seluruh dunia atau yang biasa diistilahkan dengan khalifah yang satu.

Tidak diragukan, pernyataan ini adalah pernyataan yang batil menyelisihi kesepakatan ahlul ilmi.  Karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah telah menukil kesepakatan dari Ibnu Baththal rahimahullah, yang mengatakan, “Para fuqaha telah sepakat akan wajibnya taat kepada pemerintah yang berkuasa dan berperang bersamanya. Bahkan, ketaatan kepadanya jauh lebih baik daripada memberontak terhadapnya.” (Fathul Bari)

Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, “Para ulama dari seluruh mazhab telah sepakat bahwa siapa saja yang berkuasa di sebuah negeri, maka statusnya dianggap sebagai imam dalam seluruh perkara. Jika tidak seperti ini, maka dunia tidak akan tegak karena manusia sejak zaman dahulu sebelum al-Imam Ahmad rahimahullah hingga hari ini, mereka tidak berkumpul di bawah satu imam. Tidak pernah diketahui ada seorang ulama yang menyebutkan sesuatu dari hukum yang menyatakan bahwa tidak sah kecuali dengan adanya imamterbesar.”(ad-Duraras-Sunniyyah fi Ajwibati an-Najdiyyah)

Al-Imam asy-Syaukani rahimahullah juga mengemukakan, “Seperti telah diketahui bahwa di setiap satu daerah/wilayah ada pemerintahnya. Demikian pula di daerah atau wilayah-wilayah lainnya. Tidak mengapa dengan berbilangnya pemerintahan, wajib bagi penduduk setiap daerah dan wilayah itu untuk memberikan ketaatan kepada pemerintahnya masing-masing setelah berbaiat kepadanya. Siapa yang mengingkari hal ini, dia pembohong. Dia tidak pantas diajak bicara dengan dalil, karena dia tidak dapatmemahaminya.”(as-Sailal-Jarrar)

Adapun asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Umat Islam telah terpisah-pisah sejak zaman sahabat. Seperti yang telah diketahui, sahabat Abdullah bin Zubair di Makkah, yang lainnya ada di Syam, di Mesir, bahkan di Yaman, dan seterusnya. Kaum muslimin meyakini bahwa baiat diberikan kepada penguasa tempat mereka tinggal. Kemudian penguasa itu disebut amirul mukminin. Tak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Siapa yang mengingkarinya berarti hendak memecah belah kesatuan kaum muslimin dari sisi tidak komitmennya dengan baiat dan penyelisihannya dengan kesepakatan kaum muslimin sejak dahulu.” (al-Fatawaas-Syar’iyyah fial-Qadhaya al-’Ashriyyah)

Pada kesempatan lain, beliau kembali mengatakan, “Sejak zaman dahulu, zaman para ulama, manusia sudah terpisah-pisah tempat tinggalnya menjadi beberapa bagian (wilayah/negara). Tiap-tiap bagian (wilayah/negara tersebut) ada pemerintahannya yang didengar dan ditaati dengan kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang mengatakan, ‘Tidak wajib taat, kecuali kepada pemimpin yang menyeluruh meliputi seluruh negeri kaum muslimin (satu khalifah).’

Tidak mungkin bagi siapa pun untuk mengatakan hal itu. Kalau sampai ada yang mengatakan demikian, berarti tidak akan ada pemimpin bagi kaum muslimin sekarang ini, dan semua manusia akan mati dalam keadaan mati jahiliah. Karena itu, pemimpin (pemerintah) ada di setiap tempat dan daerah sesuai dengan keadaan masing-masing.” (Syarh Riyadhus Shalihin)

Kemudian beliau menegaskan kembali, “Imam adalah pemimpin tertinggi di sebuah negara, tidak disyaratkan dia menjadi pemimpin bagi seluruh kaum muslimin. Sebab, imam yang menyeluruh yang meliputi seluruh negeri kaum muslimin sudah tidak ada sejak dahulu. Para tokoh Islam tetap meyakini untuk memberikan loyalitas dan ketaatan kepada pihak yang menjadi pemimpin di wilayahnya, meskipun tidak memiliki pemerintahan yang umum (meliputi seluruh wilayah muslimin).” (asy-Syarhul Mumti’)

2. Ada sekelompok orang yang membuat sebuah komunitas (jamaah) kemudian setiap anggota jamaah tersebut dituntut untuk mendengar dan taat kepadanya (sebagai pimpinannya) atau setiap anggota jamaah memberikan baiat kepadanya untuk senantiasa taat dan mendengar. Sementara itu, pemerintah yang sah ada di tengah-tengah mereka. Dengan tindakannya tersebut, mereka memosisikan diri sebagai waliyyul amri yang memiliki kekuasaan dan pemerintahan.

Ini adalah sebuah kesalahan besar dan dosa yang besar pula. Siapa yang melakukan ini berarti telah menentang Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya serta menyelisihi nash-nash yang syar’i. Karena itu, tidak wajib menaatinya, bahkan haram, sebab pada dasarnya yang bersangkutan tidak memiliki kekuasaan. Tidak pula pemerintahan sama sekali. Jadi atas dasar apa harus didengar dan ditaati layaknya pemerintahan yang telah tegak dan jelas?!

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang datang kepada kalian, sedangkan pengaturan urusan kalian ada di bawah seseorang yang menjadi pemimpin kalian, dan dia datang hendak memecah belah kesatuan kalian, penggallah lehernya.” (HR. Muslim)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan agar taat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah ada dan diketahui, yang mereka itu memiliki pemerintahan dan kekuasaan untuk mengatur urusan manusia. Bukan taat kepada yang tidak ada dan tidak diketahui. Bukan pula kepada yang tidak memiliki pemerintahan dan kekuasaan sama sekali.” (Majmu’ul Fatawa)

3. Adapula orang yang mengatakan tidak harus taat kepada peraturan-peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah, seperti peraturan lalu lintas, keimigrasian, dan lain-lain. Alasannya, menurut mereka, peraturan-peraturan tersebut tidak ada landasan syar’inya sedangkan ketaatan kepada pemerintah hanyalah terkait dengan perkara-perkara yang syar’i saja, dalam hal yang mubah dan bersifat anjuran tidaklah wajib!

Perkataan seperti ini sesungguhnya lebih disebabkan oleh sedikitnya ilmu. Al-Allamah al-Mubarakfuri mengatakan, “Pemimpin, apabila memerintahkan kepada sesuatu yang mubah dan bersifat anjuran, wajib ditaati.”(Tuhfatul Ahwadzi)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah berkata, “Ini adalah kebatilan dan kemungkaran. Yang benar adalah wajib mendengar dan taat dalam perkaraperkara yang tidak mengandung kemungkaran di dalamnya. Peraturan-peraturan itu ditetapkan pemerintah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Untuk itu, wajib tunduk, mendengar dan taat, karena termasuk dari perkara yang ma’ruf yang bermanfaat untuk kaum muslimin.”(Nashihah Muhimmah)

4. Anggapan bolehnya memberikan baiat kepada pemimpin organisasi di samping kepada pemerintah.

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan, “Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memberikan dua baiat, yaitu baiat kepada pemerintah setempat dan baiat kepada pemimpin organisasi yang diikutinya. Adapun sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam terkait dengan perintah mengangkat pemimpin kepada tiga orang yang melakukan safar, tidaklah berarti bahwa mereka harus memberikan baiat kepada yang diangkat jadi pemimpinnya. Namun, maksudnya adalah hendaknya ada satu orang di antara mereka yang dapat menyatukan kalimat-kalimat mereka (membuat keputusan), sehingga mereka tidak berselisih. Ini sekaligus menunjukkan bahwa pintu menuju perselisihan harus senantiasa ditutup dari segala arah.” (Transkrip ceramah berjudul Tha’atu Wulatil Umur)

5. Tidak berbaiat kepada pemerintah menjadi alasan untuk tidak mendengar dan taat.

Inilah sikap tidak terpuji yang diperlihatkan oleh sebagian orang kepada pemerintah. Akibatnya, mereka tidak merasa bersalah ketika harus berseberangan dan menyelisihi aturanaturan yang telah ditetapkan, sekalipun aturan-aturan tersebut menyangkut keagamaan. Sebaliknya, mereka lebih manut dan taat kepada pimpinan organisasinya atau “jamaah”-nya, karena merasa telah memberikan baiat kepadanya. Padahal semua itu hanyalah gambaran dari kebodohan dan omong kosong belaka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, “Apa yang telah Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya perintahkan berupa taat kepada pemerintah dan menyampaikan nasihat kepadanya adalah wajib bagi setiap orang, meski tidak memberikan janji kepadanya dan memberikan sumpah setia (baiat) kepadanya.” (Majmu’ul Fatawa)

Adapun asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, “Apabila kaum muslimin bersatu di bawah seorang pemimpin, maka wajib bagi semuanya untuk taat, walaupun secara individu tidak berbaiat kepadanya. Para sahabat dan kaum muslimin tidak semuanya berbaiat kepada sahabat Abu Bakr radhiyallahu ‘anhu. Hanya yang berada di Madinah yang berbaiat dan tuntutan dari baiat tersebut berlaku untuksemua.”(Tha’atu Wulatil Umur)

6. Berdemonstrasi adalah termasuk wasilah dakwah dan upaya untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Tidak samar bagi siapa pun, demonstrasi di negeri ini menjadi budaya yang terus dihidupkan dan dikembangkan, seolah-olah ia menjadi senjata ampuh untuk keluar dari sebuah permasalahan. Siapa yang tidak ada keinginan untuk itu dicap sebagai pengecut dan tidak ada kemauan untuk memperbaiki keadaan. Lalu, benarkah demo menjadi solusi untuk bisa keluar dari kesulitan dan masalah?

Kalau mau jujur, akibat yang ditimbulkan dari berdemonstrasi jauh lebih rusak dan mengerikan dibandingkan problem yang terjadi. Anda lihat, bagaimana aksi-aksi yang dilakukan para demonstran akhir-akhir ini, sungguh di luar kewajaran dan melampaui batasan, seperti aksi jahit mulut hingga aksi bunuh diri. Aksi-aksi ini akan terus berlangsung, bahkan bisa jadi semakin mengerikan. Nas’alullah as-salamah.

Siapa yang rugi? Apakah masalah selesai setelah itu? Justru masalah kian membesar dan akan bertambah. Kondisi seperti ini diperparah dengan adanya fatwa-fatwa dari pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menyatakan bahwa demonstrasi adalah wasilah dakwah, bagian dari bentuk amar ma’ruf nahi munkar, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wata’ala.

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, “Saya tidak melihat aksi demonstrasi dengan berjalan kaki atau longmarch sebagai solusi. Justru, saya melihatnya hanya sebagai sebab timbulnya fitnah dan kejelekan serta sebab tindakan zalim dan aniaya kepada sebagian pihak. Cara yang disyariatkan adalah mengirim surat, menyampaikan nasihat dan berdakwah kepada kebaikan dengan metode yang syar’i yang telah diuraikan oleh para ulama. Jadi, dengan mengirim tulisan (surat), berbicara langsung kepada pemimpin/pemerintah, atau melalui telepon, dan menyampaikan nasihat. Tidak mengumbar kejelekan-kejelekan pemerintah di atas mimbar-mimbar. Wallahulmusta’an.”(Fatawa al-’Ulama al-Akabir)

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Yang wajib bagi kita adalah menasihati pemerintah sesuai kemampuan. Adapun aksi turun ke jalan dan melakukan protes secara terang-terangan, maka ini menyelisihi petunjuk para salaf, dan aksi-aksi tadi sama sekali tidak nyambung dengan syariat. Tidak pula dengan upaya perbaikan. Semua itu hanyalah kemudaratan. Tidak boleh mendukung aksi demonstrasi dan semisalnya, karena upaya perbaikan dapat dilakukan dengan selainitu.”(Fatawa al-Ulama al-Akabir)

Di lain kesempatan, asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menegaskan, “Penting kiranya untuk memahami manhaj salaf dalam bermuamalah dengan pemerintah, jangan sampai kesalahan pemerintah dijadikan celah untuk memprovokasi manusia dan menjauhkannya dari pemerintah karena ini adalah kerusakan dan satu penyebab utama munculnya fitnah.

Berpalingnya hati dari pemerintah akan mendatangkan fitnah, kejelekan, dan kekacauan. Begitu pun berpalingnya hati dari para ulama akan mendatangkan sikap meremehkan para ulama dan lebih jauhnya lagi meremehkan syariat. Maka, yang wajib adalah melihat apa yang telah ditempuh oleh para salaf dalam menghadapi pemerintahnya. Seseorang harus berhati-hati dan selalu melihat apa akibat yang akan timbul. Penting diketahui bahwa orang yang gemar melakukan provokasi pada hakikatnya sedang membantu musuh-musuh Islam.

Yang jadi patokan bukanlah dengan provokasi, bukan pula dengan menampakkan emosi yang meluap-luap. Akan tetapi, patokannya adalah adanya hikmah, dan saya tidak memaksudkan kata hikmah berarti mendiamkan kesalahan, namun memperbaiki kesalahan agar hukum/keadaan menjadi lebih baik.” (Mu’amalatul Hukkam)

Oleh : al Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Bersabar terhadap Pemerintah

Adalah gambaran dari kesempurnaan Islam dan keindahan syariatnya, ketika ada perintah untuk bersabar dalam menghadapi kejahatan dan kezaliman pemerintah. Sudah tentu tujuan utamanya adalah menggapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan, sehingga terciptalah kebaikan rakyat dan negara.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengemukakan, “Bersabar menghadapi kejahatan para pemimpin adalah salah satu pokok dari pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah.” (Majmu’ul Fatawa)

Bersabar Jika Diperlakukan Sewenang-Wenang

Jauh sebelumnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwa akan terjadi sepeninggalnya tindak kesewenangwenangan dari pemerintah. Namun, beliau sama sekali tidak memerintahkan kepada kita untuk memberontak atau untuk melanggar perintahnya, justru kita diperintahkan agar menunaikan kewajiban kita terhadapnya.

Al Imam Al Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadits dalam Shahihnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَدُّو إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ

“Sesungguhnya sepeninggalku, kalian akan melihat sikap mementingkan diri sendiri (yang dilakukan oleh penguasa) dan banyak hal yang kalian pasti mengingkarinya (menolaknya).” Para sahabat bertanya, “Apa yang akan engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Tunaikan hak mereka dengan baik dan mohonlah hak kalian kepada Allah Subhanahu wata’ala.” (Shahih al-Bukhari)

Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, “Dalam hadits ini ada anjuran untuk mendengar dan taat, meskipun yang menjadi pemimpin itu zalim dan berbuat aniaya. Ketaatan yang menjadi haknya tetap harus ditunaikan, tidak boleh memberontak kepadanya dan melepaskan ketaatan kepadanya. Akan tetapi, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wata’ala dalam menyingkirkan gangguannya dan menolak kejelekannya, serta memohon kebaikannya.”(Syarh Shahih Muslim)

Kezaliman dan kejahatan yang dilakukan pemerintah, baik dengan alasan yang dibenarkan maupun tidak, tidak menjadi alasan bolehnya menggulingkan pemerintah, seperti keinginan banyak pihak. Sebab, hal itu berarti upaya menghilangkan kejelekan dengan yang lebih jelek dan upaya meredam tindakan zalim dengan tindakan yang lebih zalim.

Pemberontakan hanya akan menimbulkan kezaliman dan kerusakan yang lebih besar dibandingkan kezaliman yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, hendaknya mereka bersabar seperti kesabaran yang dituntut ketika beramar ma’ruf dan bernahi munkar dari kezaliman yang dilakukan oleh objek yang menjadi sasarannya. (Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah)

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah dari apa yang menimpamu.” (Luqman: 17)

Allah Subhanahu wata’ala juga berfirman,

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

Maka bersabarlah engkau (Muhammad), sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati (Ulul Azmi).” (al-Ahqaf: 35)

Kemudian, firman Allah Subhanahu wata’ala,

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

Dan bersabarlah (Muhammad) menunggu ketetapan Rabbmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan Kami.” (ath-Thur: 48)

Al-Imam al-Ajurri rahimahullah mengatakan, “Siapa saja yang menjadi pemimpinmu, dari bangsa Arab atau bukan, berkulit hitam atau putih atau berasal dari bangsa non-Arab sekalipun, maka taatilah dalam perkara yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wata’ala, walaupun hakmu dizalimi, punggungmu dipukul, kehormatanmu dilanggar, dan hartamu dirampas. Semua itu jangan sampai mendorongmu untuk melakukan pemberontakan terhadapnya dengan pedangmu (senjatamu) sampai membunuhnya. Dan jangan sekali-kali kamu bekerjasama dengan kelompok Khawarij untuk memberontaknya. Jangan pula mendorong orang-orang selainmu (menggerakkan massa) untuk memberontaknya. Akan tetapi, bersabarlah!”(asy-Syari’ah lil Imam al-Ajurri)

Kemudian, beliau (al-Imam al-Ajurri) menukil sebuah riwayat dari Suwaid bin Ghafalah. Suwaid berkata, “Sahabat Umar radhiyallahu ‘anhu berkata kepadaku, “Hai, Aba Umayyah. Aku tidak tahu, mungkin setelah tahun ini aku tidak lagi bertemu denganmu. Maka, jika kamu dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah dan keadaannya cacat, tetaplah bersikap mendengar dan taat kepadanya. Kalau punggungmu dipukul, bersabarlah. Kalau hakmu ditahan, tetaplah bersabar.” (asy-Syari’ah)

Bersabar dan Tidak Melepaskan Ketaatan

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap bersabar, walaupun melihat pemerintah melakukan kemaksiatan. Al-Imam Muslim rahimahullah mengeluarkan hadits dalam Shahihnya dari ‘Auf bin Malik al-Asyja’i radhiyallahu ‘anhu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Siapa yang dipimpin oleh seorang pemimpin kemudian melihat pemimpinn yaitu melakukan suatu kemaksiatan, maka hendaknya ia ingkari kemaksiatan yang dilakukannya itu dan tidak melepaskan ketaatan kepadanya.”  (Shahih Muslim)

Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

“Siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaknya bersabar karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang keluar dari (ketaatan) kepada pemerintah walaupun sejengkal kemudian mati melainkan mati dalam keadaan mati jahiliah.” (Shahih Muslim)

Diriwayatkan pula oleh al-Imam Muslim rahimahullah dalam Shahihnya dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Dan akan adapula ditengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan namun berbadan manusia.” Sahabat Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu bertanya, “Apa yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah, jikaaku menjumpai hal itu?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab,“Engkau tetap mendengar  dan taat kepada pemimpin. Walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat.” (Shahih Muslim)

Al Imam al Qurtubi rahimahullah menerangkan, “Yang menjadi pegangan mayoritas ulama ialah bahwa bersabar untuk tetap taat kepada pemimpin yang jahat itu lebih utama daripada memberontaknya, karena melepaskan ketaatan dan melakukan pemberontakan terhadapnya berarti mengubah keamanan dengan ketakutan, menumpahkan darah, dan memberi peluang kepada orangorang yang jahat, menebar bahaya bagi kaum muslimin, dan menciptakan kerusakan di muka bumi.” (al-Jami’ li Ahkamil Qur’an)

Tidak Ada Hujah pada Hari Kiamat bagi Yang Melepaskan Ketaatan

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنَ الطَّاعَةِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،  وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

“Barangsiapa melepaskan ketaatan (kepada pemimpin), tidak ada hujah baginya pada hari kiamat. Siapa saja yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, matinya sebagai mati jahiliah.” (HR. Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda, “Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah kemudian mati, maka matinya sebagai mati jahiliah.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Inilah sikap yang harus diambil dalam menghadapi kejahatan/kejelekan pemerintah dan seperti ini pula sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, sebagai upaya untuk menghilangkan kejelekan itu, hendaknya mereka mengingat kembali kesalahan dan kejelekan yang mereka lakukan sendiri.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).” (asy-Syura: 30)

Atas dasar itu, mereka bersegera melakukan tobat dan istighfar, memohon kepada Allah ‘azza wa jalla agar melenyapkan kemudaratan yang menimpanya, lalu menempuh cara-cara yang syar’i untuk menghilangkan kezaliman dengan penuh kelembutan dan hikmah.

Al-Imam al-Hasan Bashri rahimahullah mengatakan, “Ketahuilah, bahwa kejahatan pemimpin adalah bagian/ akibat dari kemurkaan Allah l dan kemurkaan Allah Subhanahu wata’ala tidak boleh dihadapi dengan pedang/senjata. Akan tetapi, harus dijaga dan dihindari dengan doa, tobat, dan kembali kepada-Nya, serta melepaskan diri dari semua dosa. Jika murka Allah Subhanahu wata’ala dihadapi dengan pedang, murka Allah Subhanahu wata’ala itu akan lebih cepat membinasakan.”(Mu’amalatul Hukkam)

Al-Imam Ibnu Abil ‘Izz al-Hanafi rahimahullah menjelaskan, “Pemerintah terkadang menyuruh kepada yang bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wata’ala (maksiat) maka tidak boleh ditaati selain dalam perkara yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wata’ala dan Rasul-Nya. Adapun keharusan taat yang tetap diberikan kepada mereka meskipun jahat, karena keluar dari ketaatannya akan melahirkan kerusakan yang lebih besar daripada kejahatan yang dilakukannya.

Bahkan, kesabaran menghadapi kejahatannya menjadi penggugur kesalahan-kesalahan (dosa) dan akan melipatgandakan pahala, karena Allah Subhanahu wata’ala tidaklah membebankannya kepada kita melainkan lantaran jeleknya amalanamalan kita. Balasan yang didapat itu biasanya sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Karena itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam beristighfar, bertobat, dan memperbaiki amalan.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ

“Dan mengapa kalian (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), padahal kalian telah menimpakan musibah dua kali lipat (kepada musuh-musuhmu pada Perang Badr) kalian berkata, dari mana datangnya musibah (kekalahan) ini? Katakanlah, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri.’ (Ali ‘Imran: 165)

Allah Subhanahu wata’ala juga berfirman,

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesame, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.’ (al-An’am: 129)

Maka dari itu, jika seluruh rakyat ingin terbebas dari kezaliman pemimpin, hendaknya mereka meninggalkan kezaliman.” (Syarh Aqidah ath-Thahawiyah)

Oleh : al Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Menjalin Kebersamaan melalui Ibadah Bersama Pemerintah

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa komunitas manusia tidak bisa lepas dari pemimpinnya. Hal itu karena hubungannya menjadi sebuah persatuan dan kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan.

Kekuatan sebuah komunitas manusia tergantung pada sejauh mana kekuatan hubungannya dengan pemerintahnya. Sebaliknya, lemahnya sebuah komunitas manusia adalah gambaran lemahnya hubungan mereka dengan pemerintahnya. Karena itu, syariat memerintahkan agar segenap manusia menjaga persatuan dan kesatuan di bawah pemerintahnya.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (Ali ‘Imran : 103)

Sehubungan dengan ayat di atas, al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dalam tafsirnya. Dari Simak Ibnul Walid al-Hanafi, bahwa ia (Simak) bertemu dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma di Madinah. Kemudian, ia berkata, “Apa yang akan engkau katakana tentang pemerintah kita yang menzalimi kita, memaki kita, dan mengambil sedekah kita dengan sewenang-wenang?  Apa kita harus menghadang/menghentikannya?” Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma menjawab, “Tidak. Serahkan saja kepada mereka, hai Hanafi! Jagalah persatuan! Jagalah persatuan! Sesungguhnya, yang telah membinasakan umat terdahulu adalah perpecahan. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wata’ala,

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (Tafsir Ibnu Abi Hatim)

Ibnu ‘Athiyah rahimahullah dalam tafsirnya berkata, “Para ahli tafsir berbeda uraiannya tentang maksud tali Allah Subhanahu wata’ala, namun sahabat Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu mengatakan tali Allah Subhanahu wata’ala adalah persatuan.” (al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir Kitabil ‘Aziz)

Al Imam al Qurthubi rahimahullah menguraikan dalam tafsirnya, “Bahwa di antara para ahli tafsir ada yang mengatakan tali Allah Subhanahu wata’ala adalah al-Qur’an, namun ada juga yang berpendapat tali Allah Subhanahu wata’ala adalah jamah (persatuan). Secara makna, semuanya berdekatan dan saling terkait, karena Allah Subhanahu wata’ala memerintahkan persatuan dan melarang perpecahan. Perpecahan adalah kehancuran, sedangkan persatuan adalah keselamatan.” (al-Jami’ li Ahkamil Qur’an)

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang berat.” (Ali ‘Imran: 105)

Al-Imam Qatadah rahimahullah berkata, “Sesungguhnya, Allah ‘azza wa jalla membenci perpecahan bagi kalian dan mengingatkan serta melarang kalian darinya. Dan Allah Subhanahu wata’ala meridhai bagi kalian sikap mendengar dan taat (kepada pemimpin) itu, jadikanlah diri kalian ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wata’ala ridhai untuk kalian, jika kalian mampu. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wata’ala.” (Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wilil Qur’an)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda  “Sesungguhnya Allah Subhanahu wata’ala meridhai bagi kalian tiga perkara: (yaitu) kalian beribadah kepada-Nya dan kalian tidak boleh menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, serta hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wata’ala semuanya dan tidak bercerai-berai.”  (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Al-Hafizh Ibnu Abdil Bar rahimahullah mengatakan, “Yang dimaksud oleh beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam dari sabdanya, ‘Hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wata’ala’ adalah persatuan. Wallahu a’lam.” (at-Tamhid)

Dalam Musnad Ahmad, ada sebuah riwayat dari sahabat Zaid bin Tsabit radhiyallahu ‘anhu. Beliau berkata, “Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ثلاَثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ أَبَدًا: إِخْ صَالُ الْعَمَلِ لِلهِ، وَمُنَاصَحَةِ وُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ.

“Ada tiga hal yang dengannya tidak akan ada kedengkian/kebencian dalam hati seorang muslim selama-lamanya (yaitu) : mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wata’ala, menyampaikan nasihat kepada pemimpin, dan komitmen kepada persatuan.” (HR. Ahmad dalam Musnadnya)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Tiga hal yang disebutkan dalam hadits ini mencakup pilar-pilar agama dan kaidah-kaidahnya serta hak Allah Subhanahu wata’ala dan hamba-Nya yang dengan itu terpeliharalah kemaslahatan dunia dan akhirat. Adapun penjelasannya adalah bahwa hak itu terbagi menjadi dua: hak Allah Subhanahu wata’ala dan hak hamba. Hak Allah Subhanahu wata’ala adalah kita beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun.

Sementara hak hamba terbagi menjadi dua: ada yang khusus dan ada yang umum. Hak hamba yang khusus seperti setiap orang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menunaikan hak istri/suaminya, serta tetangganya.

Adapun hak yang umum, maka manusia dalam hal ini ada dua golongan yaitu: pemerintah dan rakyat. Hak pemerintah adalah mendapatkan nasihat, sedangkan hak rakyat adalah membangun persatuan, karena kemaslahatan tidak akan sempurna kecuali dalam bingkai persatuan. Mereka tidak akan bersepakat dalam kesesatan, justru kebaikan agama dan dunianya ada dalam persatuan dan komitmen terhadapnya.” (Majmu’ul Fatawa)

Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menegaskan, “Tidak akan terjadi keburukan dalam agama manusia dan urusan dunianya, kecuali jika mengabaikan tiga hal yang disebutkan dalam hadits tadi atau mengabaikan sebagiannya.”(Masa’ilal-Jahiliyyah)

Al – Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengemukakan, “Ucapan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam hadits tadi, dan komitmen kepada persatuan, adalah di antara perkara yang akan membersihkan hati dari kedengkian dan kebencian, karena orang yang bergabung dengan kesatuan kaum muslimin tentu ia akan mencintai mereka seperti mencintai dirinya sendiri dan akan membenci untuk terjadi pada mereka sesuatu yang dibenci apabila terjadi pada dirinya. Ia akan merasakan keburukan ketika keburukan itu menimpa mereka dan akan merasakan kesenangan ketika kesenangan itu menimpa mereka.

Ini keadannya jelas berbeda dengan pihak yang justru menjauh dari mereka (kaum muslimin) dan sibuk mencela, mencaci maki, dan mencerca, seperti kelakuan kelompok Syi’ah Rafidhah, Khawarij, dan Mu’tazilah, serta yang lainnya. Hati mereka dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian.” (Miftah Daris Sa’adah)

Diriwayatkan dari al-Imam al-’Auza’i rahimahullah, beliau berkata, “Sejak dahulu dikatakan bahwa ada lima hal yang berada di atasnya para sahabat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para tabi’in, yaitu menjaga persatuan, mengikuti sunnah, memakmurkan masjidmasjid, dan membaca al-Qur’an, serta jihad di jalan Allah Subhanahu wata’ala.” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah wal Jamah)

Dalam salah satu pidatonya, sahabat Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Hai sekalian manusia, hendaknya kalian menampakkan ketatan (kepada pemimpin kalian). Bersatulah di bawahnya, karena itulah tali Allah Subhanahu wata’ala yang kalian diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Apa yang kalian tidak sukai dalam kebersaman itu jauh lebih baik dibandingkan dengan yang kalian sukai dalam perpecahan.” (Tafsir Ibnu Jarir)

Seluruh uraian di atas memberi keterangan kepada kita tentang wajibnya menjaga persatuan dan menggabungkan diri dalam persatuan bersama pemerintah, karena dalam persatuan ada kemaslahatan,  ada rahmat, dan ada berkah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

“Al-Jamah (persatuan) adalah rahmat, sedangkan perpecahan adalah azab.” (HR. Ahmad dari sahabat Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu)

Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Makan dengan garam dalam keadan manusia bersatu (di bawah pemerintah) lebih aku sukai daripada makan manisan dalam keadan manusia berpecah belah.” (HR. al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman)

Salafush Shalih seluruhnya bersepakat akan wajibnya bersatu, sehingga komitmen kepada persatuan adalah salah satu pilar akidah Ahlus Sunnah wal Jamah. Dalam SyarhUshul I’tiqad Ahlissunnah wal Jamah, al-Imam al-Lalikai rahimahullah mengutip riwayat dari Tsabit Ibnu ‘Ajlan t. Beliau berkata, ”Saya telah berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Ibnul Musayyab, al-Hasan Bashri, Sa’ied bin Jubair, asy-Sya’bi, Ibrahim an-Nakha’i, ‘Atha’ bin Abi Rabah, Thawus, Mujahid, Abdullah bin Abi Mulaikah, az-Zuhri, Makhul, al-Qasim Aba Abdirrahman, ‘Atha al-Khurasani, Tsabit al-Bunani, al-Hakam bin ‘Utbah, Ayub as-Sikhtiyani, Hammad, Muhammad bin Sirin, Abu ‘Amir -beliau sempat berjumpa dengan sahabat Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu-, Yazid ar-Raqasyi, dan Sulaiman bin Musa rahimahumullah. Semuanya memerintahkan kepadaku untuk (bergabung dan menjaga) persatuan dan melarangku untuk bergaul dengan para pengikut hawa nafsu.”

Salah satu wujud persatuan dan kebersaman dengan pemerintah adalah melalui ibadah bersama mereka. Maka dari itu, ketika pemerintah memimpin pelaksanan sebuah ibadah atau menganjurkan dan mengumumkan waktu pelaksanan ibadah, rakyat mempunyai kewajiban untuk mendengar dan taat. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamah dari dahulu hingga sekarang.

Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullah mengatakan, “Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur’ah tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam pokok-pokok agama dan apa yang dijumpai keduanya berupa keyakinan para ulama di setiap tempat serta apa yang menjadi keyakinan keduanya. Keduanya menjawab, ‘Kami mendapati para ulama di berbagai wilayah, seperti Hijaz, Irak, Syam, dan juga Yaman, mazhab mereka adalah -keduanya pun menyebutkan beberapa hal kemudian keduanya menegaskan- kita menunaikan kewajiban jihad dan haji bersama pemerintah kaum muslimin di setiap zaman. Kita juga tidak memandang bolehnya memberontak kepada pemerintah dan melakukan pembunuhan di masa fitnah. Kita mendengar dan taat kepada siapa yang Allah Subhanahu wata’ala takdirkan sebagai pemimpin urusan-urusan kita.

Kita tidak akan melepaskan ketatan, kita akan selalu mengikuti sunnah dan jamah serta menjauh dari penyelisihan, perselisihan, dan perpecahan. Kewajiban jihad bersama pemerintah tetap berlaku/ berlangsung sejak Allah Subhanahu wata’ala mengutus nabi-Nya hingga hari kiamat, tidak ada yang dapat menggugurkannya. Demikian halnya dengan haji dan penyerahan shadaqah yang diambil dari sumbernya kepada pemerintah.”(Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah)

Pernah ditanyakan kepada al-Imam Sahl bin Abdillah at-Tustari tentang kapan seseorang itu diketahui sebagai Ahlus Sunnah wal Jamah.

Beliau menjawab, “Apabila dikenal dari dirinya sepuluh perkara: tidak memisahkan diri dari persatuan, tidak mencela para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, tidak melakukan pemberontakan dengan pedang (senjata), tidak mengingkari adanya takdir, tidak ragu-ragu dalam hal keimanan, tidak suka berdebat dalam agama, tidak enggan untuk menyalati yang meninggal dunia dari kaum muslimin karena satu dosa, tidak menolak bolehnya mengusap kedua khuf, serta tidak meninggalkan shalat berjamah di belakang pemerintah yang jahat atau yang baik (ketika mereka menjadi imam).” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah)

Kemudian al-Imam Abu Utsman ash-Shabuni rahimahullah menjelaskan, “Ashabul Hadits meyakini bahwa shalat Jum’at, shalat ied, dan shalat-shalat lainnya dilakukan di belakang pemerintah muslim, yang baik ataupun jahat. Mereka meyakini berperang melawan orangorang kafir dilakukan bersama pemerintah, meskipun pemerintah itu jahat. Mereka senantiasa mendoakan kebaikan dan taufik untuk pemerintah. Mereka juga tidak meyakini bolehnya memberontak kepada pemerintah, meskipun tampak kecondongannya kepada kejahatan dan kecurangan. Mereka juga meyakini bolehnya memerangi kelompok yang membelot dari pemerintah sampai mau kembali kepada ketatan.” (Aqidah Salaf wa Ashabil Hadits)

Al-Imam Ibnu Baththah rahimahullah berkata, “Telah sepakat para ulama dari kalangan ahli fikih, ahlul ‘ilmi, serta ahli ibadah dan yang dikenal kezuhudannya dari generasi pertama umat ini hingga waktu kita sekarang bahwa shalat Jum’at dan pelaksanan shalat hari raya (‘Idul Fitri dan Adha) serta yang menyangkut Mina, ‘Arafah, dan jihad, adalah bersama pemerintah, yang baik ataupun yang jahat. Menyerahkan shadaqah dan sepersepuluh dari hasil bumi kepada mereka adalah sah. Mendirikan shalat di masjid-masjid besar yang mereka bangun, melewati/berjalan di jembatan yang mereka buat serta jual beli dan seluruh perdagangan, pertanian, dan perindustrian di setiap zaman bersama setiap pemerintah adalah sah berdasarkan hukum al-Qur’an dan as-Sunnah.” (Syarhul Ibanah)

Maka dari itu, tidak ada wewenang bagi siapa pun untuk menyendiri dan menyelisihi kewenangan pemerintah pada urusan yang menyangkut ibadah secara umum, terutama ibadah yang pelaksanannya melibatkan seluruh kaum muslimin secara bersaman. Semua itu sebagai upaya mengokohkan persatuan, melindungi darah, dan menyatukan barisan, serta menghindari perpecahan dan kekacauan.

Allah Subhanahu wata’ala berfirman,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat azab yang berat.” (Ali ‘Imran: 105)

Shalat Jamah Bersama Pemerintah

Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam terus berlaku ketika memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij dan memerintahkan untuk bersabar menghadapi pemimpin yang jahat dan zalim, serta perintah shalat di belakang mereka (bagaimana pun keadannya). (Majmu’ al-Fatawa Ibnu Taimiyah)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Mereka memimpin shalat kalian. Jika mereka benar, (pahalanya) untuk kalian dan mereka. Jika mereka salah, kebenarannya untuk kalian dan (kesalahannya) mereka yang menanggung.” (HR. al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu)

Sahabat Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu berkata, ”Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadaku, ‘Bagaimana sikapmu, jika para pemimpin yang ada di tempatmu mengakhir-akhirkan shalat dari waktunya atau menyia-nyiakan shalat dari waktunya?’  Aku pun balik bertanya kepada beliau, ‘Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku?’ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Shalatlah tepat pada waktunya dan jika selesai shalat kamu menjumpai mereka hendak memimpin shalat, maka shalatlah lagi bersama mereka. Shalatmu kali ni terhitung amalan sunnah untukmu.” (HR. Muslim)

Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata kepada Syu’aib, “Wahai Syu’aib, tidak akan bermanfat untukmu apa yang telah engkau tulis sampai engkau meyakini bolehnya (sahnya) shalat di belakang pemerintah yang baik dan yangjahat.”(Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah)

Al-Imam ath-Thahawi rahimahullah berkata, “Kami memandang boleh (sah) shalat di belakang pemimpin yang baik dan yang jahat dari kalangan kaum muslimin dan menyalati yang meninggal dunia dari mereka.”(Aqidah ath-Thahawiyyah)

Sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melakukan shalat di belakang para pemimpin yang jahat seperti sahabat Ibnu Umar dan Anas radhiyallahu ‘anhuma. Keduanya pernah shalat di belakang Hajjaj (seorang pemimpin yang jahat dan zalim). Sahabat Ibnu Mas’ud juga pernah shalat di belakang al-Walid bin Uqbah dan sejumlah para ulama sunnah shalat di belakang para umara yang zalim dari bani Umayyah dan bani Abbasiyah.

Oleh karena itu, dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadits, al-ImamAbu Utsman ash-Shabuni rahimahullah menjelaskan bahwa para Ahli Hadits berpandangan disyariatkannya shalat Jum’at, ied, dan shalat-shalat lainnya bersama pemerintah muslimin yang baik atau yang jahat.”

Shalat Jum’at Bersama Pemerintah

Al-Imam Abu Bakr al-Isma’ili rahimahullah menjelaskan, “Ahlus Sunnah wal Jamah berpendapat bahwa shalat Jum’at dan selainnya boleh (sah) di belakang pemerintah muslim yang baik atau yang jahat, karena Allah k mewajibkan shalat Jum’at dan memerintahkan untuk menunaikannya dengan kewajiban (dan perintah) yang mutlak.” (I’tiqad Ahlil Hadits)

Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, “Shalat Jum’at di belakang pemerintah dan di belakang siapa saja yang mewakilinya adalah boleh (sah), sempurna, dua raka’at. Siapa yang mengulangi shalatnya, mak dia pelaku bid’ah.” (Ushulas-Sunnah)

Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Lum’atul I’tiqad dan al-Imam al-Barbahari rahimahullah dalam Syarhus Sunnah, keduanya, juga menyatakan bolehnya shalat Jum’at di belakang pemerintah. Kemudian, al- Imam Abu Utsman ash-Shabuni rahimahullah berkata, “Para ahli hadits meyakini akan disyariatkannya shalat Jum’at, shalat ied, dan shalat-shalat lainnya bersama pemerintah muslimin yang baik ataupun yang jahat.” (Aqidah Salaf wa Ashhabul Hadits)

Dengan demikian, siapa saja yang enggan dan meninggalkan shalat Jum’at dan shalat berjamah di belakang pemerintah yang jahat, maka dia pelaku bid’ah menurut mayoritas ulama. (Ibnu Abil ‘Izz, Syarh Aqidah ath-Thahawiyyah)

Berpuasa & Berhari Raya Bersama Pemerintah

Sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah memberi isyarat akan pentingnya menjaga persatuan, yang dalam hal ini, ketika akan mengawali pelaksanan ibadah puasa ataupun ketika akan mengawali hari berbuka atau ‘Iedul Fithri. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

 “Berpuasa adalah hari dimana kalian semuanya berpuasa dan berbuka adalah hari di mana kalian semuanya berbuka, serta hari raya kurban adalah hari dimana kalian semua berkurban.” (HR. at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

Ketika komunitas manusia akan melaksanakan semua ibadah ini, lalu setiap pihak menetapkan keputusan dan sikap/kewenangan tersendiri, maka tidak akan pernah ada wujud persatuan dan kebersaman. Akan tetapi, jika mereka melakukannya dengan serempak sesuai dengan aturan syariat yang ditetapkan, kemudian mengembalikan keputusan dan kewenangannya kepada pemerintah mereka, akan terwujudlah persatuan dan kebersaman yang diharapkan sehingga berpuasa bersama pemerintahnya dan berhari raya pun bersama pemerintahnya.

Terkait dengan hadits di atas, al-Imam Abul Hasan as-Sindi rahimahullah berkata, “Yang pasti, penentuan urusan ini (berpuasa, berbuka, dan berhari raya) bukanlah kewenangan setiap orang. Tidak dibolehkan bagi mereka untuk menyendiri dalam pelaksanannya. Akan tetapi, hendaknya dikembalikan kepada pemerintah. Untuk itu, wajib bagi setiap orang untuk mengikuti apa yang telah diputuskan/ditetapkan pemerintah dan komunitas manusia yang bersamanya.” (Hasyiyah as-Sindi ‘ala Ibni Majah)

Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, “Apabila pemerintah sudah mengumumkan melalui radio atau media lainnya tentang penetapan masuknya awal bulan Hijriyyah, maka wajib beramal dengannya untuk menetapkan waktu masuk dan keluarnya bulan, baik bulan Ramadhan atau bulan yang lainnya.

Hal itu dikarenakan pengumuman dari pemerintah adalah hujah syar’i yang harus diamalkan. Oleh sebab itu, dahulu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal untuk mengumumkan kepada masyarakat penetapan awal bulan agar mereka semuanya berpuasa, dan pada waktu itu, masuknya bulan telah terbukti di sisi beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian, beliau menjadikan pengumuman itu sebagai ketetapan yang harus mereka ikuti untuk menjalankan ibadahpuasa.”(Majalis Syahr Ramadhan)

Dalam sebuah ceramah yang disampaikannya, syaikh kembali menegaskan bahwa siapa yang  telah melihat hilal dengan yakin, hendaklah memberi tahu pemerintah dan jangan menyembunyikannya. Kemudian, jika pemerintah mengumumkan masuknya bulan Ramadhan, berpuasalah. Sebaliknya, jika pemerintah mengumumkan masuknya bulan Syawal, berbukalah, karena pengumuman yang disampaikan pemerintah itulah hukum yang terkait dengannya.  (Ditranskrip dari ceramah berjudul Man Yajibu ‘Alaihi Shaumu Ramadhan)

Berhaji & Berjihad Bersama Pemerintah

Ahlus Sunnah wal Jamah berkeyakinan bahwa pelaksanan ibadah haji, jihad, dan shalat Jum’at disyariatkan bersama penguasa yang baik dan yang jahat. (Ibnu Taimiyah, Aqidah al-Wasithiyyah)

Jihad adalah ibadah yang agung dan salah satu syiar Islam. Dengan jihad, Allah Subhanahu wata’ala menangkan agama ini. Dengan jihad pula, kaum muslimin mendapatkan kemenangan.

Jihad adalah ‘amal jama’i. Oleh karena itu, salah satu syarat jihad untuk ditegakkan adalah hendaknya di bawah bendera pemerintah yang muslim. Tidak dibenarkan setiap orang mengangkat bendera jihad dan perang, atau setiap pihak membuat kelompok tersendiri, karena hanya akan membahayakan kaum muslimin sendiri sebelum dapat mengalahkan orang-orang kafir.

Jika kaum muslimin terkotak-kotak menjadi sekian kelompok atau jamah kemudian masing-masing mengusung bendera jihad, yang akan terjadi adalah saling berlomba menampakkan kelompoknya. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka akan saling menjatuhkan dan saling menjegal.

Kondisi ini pernah dialami oleh beberapa kelompok jihad di waktu yang lalu. Ketika berhasil mengalahkan musuh, yang terjadi kemudian ialah saling menyerang dan membunuh antarmereka

sendiri. Sebabnya adalah karena semua berebut untuk mendapatkan kekuasan. Inilah akibat berjihad tidak di bawah satu bendera dan satu pimpinan.

Karena itu, kemaslahatan yang didapat ketika jihad itu ditegakkan di bawah satu bendera sangatlah besar. Kaum muslimin akan tetap berada di atas persatuan dan kesatuannya. Demi kemaslahatan yang besar ini, Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa jihad ditegakkan bersama pemerintah, yang baik atau yang jahat sekalipun.

Al-Imam Ali Ibnul Madini rahimahullah menegaskan, “Berjihad yang dilakukan bersama umara terus berlangsung hingga hari kiamat, terlepas apakah dia umara yang baik atau jahat.” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah)

Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menerangkan, “Perkara jihad dan ijtihadnya diserahkan sepenuhnya kepada pemimpin dan wajib atas seluruh rakyat untuk menati kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah mereka.” (al-Mughni)

Al-Imam al-Qurthubi rahimahullah juga berkata, “Tidak diperbolehkan bagi sebuah pasukan perang untuk berangkat berperang selain dengan izin penguasa, agar penguasa tersebut dapat memantau dan membantu dari belakang mereka.” (al-Jami’ li Ahkamil Qur’an)

Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, “Aku berpendapat bahwa jihad tetap berlangsung bersama setiap pemerintah (yang baik atau yang jahat).” (Aqidah Muhammad bin Abdul Wahhab)

Demikian halnya dengan pelaksanan ibadah haji, Ahlus Sunnah meyakini harus bersama dengan pemerintah. Al-Imam Abu Zur’ah rahimahullah berkata, “Kami (Ahlus Sunnah) tidak mengafirkan kaum muslimin lantaran dosa-dosa mereka (selama tidak sampai pada kekafiran). Kami serahkan keadan batinnya kepada  Allah ‘azza wa jalla. Kami menunaikan kewajiban jihad dan haji bersama dengan pemerintah muslim di setiap masa dan zaman.” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah)

Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, ”Kami berpendapat bahwa haji dan jihad tetap berlangsung bersama setiap pemimpin, yang baik ataupun yang jahat.” (Lum’atul I’tiqad)

Al-Imam al-Barbahari rahimahullah juga mengatakan hal yang sama, pelaksanan haji dan jihad bersama pemerintah tetap berlangsung. (Syarhus Sunnah) Wallahu a’lam.

Oleh : al Ustadz Abu Hamzah Yusuf

Tanya Jawab Ringkas Edisi 84

Menagih Utang Tidak Merusak Ukhuwah?

Bismillah. Apakah pantas orang menagih utang beberapa kali sampai orang yang berutang melunasinya tetapi si pengutang tidak menegurnya lagi setelah kejadian itu, sehingga si penagih merasa telah merusak ukhuwah dengan pengutang? Padahal pada saat menagih, penagih mencari kondisi yang tepat. (085275XXXXX)

Jawab :

Menagih utang hukumnya boleh, bahkan hak yang mengutangi walaupun di dalam masjid. Hal itu tidak merusak ukhuwah sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, Abdullah bin Ka’b menagih utang dari Hadrad bin Abi Hadrad di dalam masjid sampai suara keduanya meninggi (HR. al-Bukhari). Seharusnya pihak yang berutang berterima kasih karena telah dibantu. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Sumbangan Pemerintah untuk Membangun Masjid

Bismillah. Bolehkah menerima sumbangan dana untuk membangun masjid dari pemerintah? 085731XXXXXX

Jawab :

Diperbolehkan menerima atau meminta dana dari pemerintah, karena sama seperti baitul mal. Meminta dana kepada pemerintah diperbolehkan dan tidak termasuk meminta-minta. Lihat kitab Dzammul Mas’alah karya asy-Syaikh Muqbil. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Warisan Tetapi Tidak Boleh Dijual?

Seseorang diberi warisan dengan syarat tidak boleh dijual. Apakah warisan dengan syarat ini sah? Apakah syarat tersebut termasuk wasiat yang tidak boleh dilanggar? (085740XXXXXX)

Jawab :

Warisan adalah harta peninggalan mayit untuk ahli warisnya dan dibagi setelah selesai urusan jenazah, utang, dan wasiatnya. Warisan adalah milik ahliwaris, bukan lagi milik mayit, jadi terserah penggunaannya oleh ahli waris. Syarat tidak boleh dijual menyalahi konsekuensi harta waris. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Ibu Mertua, Mahram bagi Suami

Bismillah. Saya pernah menikahi seorang wanita. Setelah seminggu menikah, istri saya meninggal, sehingga selama saya menikah, saya belum pernah berjima’ dengannya. Apakah setelah istri saya meninggal dengan keadaan saya belum menggaulinya, saya masih mahram dengan ibunya? Jazakumullah khairan. (088261XXXXXX)

Menurut para fuqaha, akad nikah dengan wanita sudah menjadikan ibunya mahram bagi kita walau belum terjadi apa-apa. Yassarallahu umurakum. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Akad Nikah yang Sah Bisa Dibatalkan?

Na’am, jazakumullah khairan. Namun, setelah istri  saya meninggal, saya difitnah oleh ayahnya bahwa saya menikahi anaknya memiliki niat yang tidak baik, karena saya terlalu cepat mengatakan ingin “ganti tikar” menikahi adiknya. Kemudian ayahnya marah dan terucap, “Pernikahan kalian (saya dengan istri yang meninggal) gak sah.” Apa bisa orang tua membatalkan pernikahan dengan anaknya yang sudah terjadi? Bagaimana status pernikahan itu? (088261XXXXXX)

Jawab :

Akad nikah yang sah sesuai ketentuan syariat tidak bisa dibatalkan oleh wali wanita. Akad bisa batal dengan talak ba’in, talak raj’i, hingga habis masa ‘iddah, khulu’, li’an, atau diketahui pasutri adalah mahram nasab atau karena susuan. Namun, karena sudah terjadi ketegangan dengan mertua, ahsan (sebaiknya) menahan diri tidak tergesagesa dalam bertindak. Lembutkan hati mereka, tunjukkan akhlak mulia. Kalau ternyata lebih besar mafsadahnya, maka lebih baik menikah dengan wanita lain. Yassarallahu umurakum. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Mahram karena Susuan

Seorang anak wanita baru lahir dan ibunya meninggal yang kemudian disusui oleh tetangganya. Apakah anak wanita itu mahram dengan saudara-saudara tetangganya tersebut? 089665XXXXXX

Kalau sudah disusui sebanyak lima kali kenyang, maka mahram. Tanda kenyangnya adalah bayi tersebut melepaskan sendiri dari susuannya. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Dalil Lutut atau Tangan Dahulu ketika Akan Sujud

Bismillah. Dalam rubrik “Tanya Jawab Ringkas” edisi 74 mengenai “lutut atau tangan dahulu ketika sujud”, jawabannya adalah “pendapat yang rajih adalah kedua cara tersebut boleh, karena hadits yang dijadikan argument oleh kedua belah pihak (tidak ada yang sahih)”. Apakah benar pernyataan tersebut? (085696XXXXXX)

Jawab :

Setelah diteliti, kedua belah pihak mendhaifkan hadits-hadits yang dijadikan argument oleh pihak yang menyelisihi. Secara kenyataan juga demikian. Maka dari itu, kedua cara tersebut diperbolehkan, namun yang afdhal adalah mendahulukan kedua tangan berdasarkan keumuman hadits al-Bara’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu dalam Shahih al-Bukhari, “Tidak ada seorang pun dari kami (para sahabat) yang membungkukkan punggungnya hingga Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam sempurna sujud….” Wallahul muwaffiq. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Utang untuk Kurban

Bismillah. Bolehkah seseorang berkurban dengan uang hasil berutang? (085275XXXXXX)

Jawab :

Kalau mampu membayar setelah itu, maka tidak ada masalah karena kurban sangat ditekankan, seperti fatwa dari asy-Syaikh Ibnu‘Utsaimin. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Antara Iuran Kurban Sapi & Kurban Kambing Sendiri

Manakah yang lebih afdal antara kurban iuran tujuh orang untuk satu sapi dengan seekor kambing untuk satu orang? (081347XXXXXX)

Seekor kambing untuk satuorang. Masalah ini sudah pernah dibahas di Majalah Asy-Syariah edisi 36, silakan dilihat kembali. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Mau Melahirkan, Masih Wajib Shalat?

Bismilah. Jika seorang ibu akan melahirkan dengan rasa sakit sudah datang tetapi belum mengeluarkan darah, sedangkan waktu shalat sudah masuk, apakah masih diwajibkan untuk shalat? (081392XXXXXX)

Jawab :

Selama belum keluar darah nifas, maka masih suci dan wajib shalat. Lakukan sesuai kemampuan. Jika keluar darah1-2 hari sebelum kelahiran karena kontraksi janin, sudah terhitung nifas. Yassarallahul umur. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Kurban Berkelompok

Bismillah. Apakah disyariatkan dalam berkurban dengan cara menabung setiap bulan untuk dibelikan sapi sebagai hewan kurban? (082135XXXXXX)

Jawab :

Kalau dilakukan tujuh orang dengan nominal yang sama sampai bisa membeli seekorsapi, maka tidak masalah; karena diperbolehkan tujuh orang berserikat pada seekor sapi. Kalau pada seekor kambing, maka tidak boleh. Karena tidak boleh berserikat pada seekor kambing. (al-Ustadz Muhammad Afifuddin)

Jual Beli Kredit yang Mengandung Riba

Apakah proses jual beli motor dengan cara kredit, sebagaimana yang ada pada zaman sekarang ini termasuk praktik ribawi ? (085730XXXXXX)

Jawab :

Akad jual beli motor/mobil dengan cara kredit yang ada pada zaman sekarang di diler-diler adalah riba, ditinjau dari dua sisi:

1. Ada syarat denda pada akad bagi yang menunggak. Tidak benar mengatakan boleh dengan alasan  seseorang akan membayarnya tanpa menunggak sehingga tidak terkena denda. Sebab, hal itu adalah akad riba dari asalnya, walaupun dengan niat akan melunasinya tanpadenda. Lagi pula,

siapa yang bisamemastikan dia tidak akan menunggak?

2. Angsuran dibayarkan ke lembaga finance yang menalangi setiap motor/mobil yang dicicil oleh nasabah, tidak dibayarkan ke diler (penjual). Hal itu karena motor/mobil yang dikreditkan oleh diler telah ditalangi/ditebus secara kontan oleh finance tersebut. Artinya, pembeli sebenarnya diutangi secara tidak langsung oleh finance tersebut agar bisa membeli motor/mobil yang dinginkan, lalu pembeli membayar utang itu kepadanya dengan nilai lebihbesar (harga cicil). Ini adalah rekayasa riba yang dikenal dengan istilah i’nah model tiga pihak. Wallahu a’lam. (al-Ustadz Muhammad as-Sarbini)